GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo telah melaksanakan kegiatan penyempurnaan rancangan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023, Jumat, 13 November 2026.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah dengan terbitnya Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18, 19, dan 20. Acara berlangsung di Nafil Meeting Room, Kabupaten Bone Bolango, dan dihadiri oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BKAD Provinsi Gorontalo, Bapak Sukril Gobel, SE, M.Si. Dalam sambutannya, beliau menekankan pentingnya penyesuaian regulasi daerah dalam bidang akuntansi pemerintahan. Hal ini merupakan respons terhadap perkembangan standar akuntansi pemerintahan yang baru, yang diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan keseragaman penerapan kebijakan akuntansi serta meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan di Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah Bapak Dr. Rahmat Feri Pontoh, SH, MH, Kepala Divisi P3H pada Kantor Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo; Bapak Dr. Rismanto Kodrat Ganny, Perancang Madya pada Kantor Wilayah Hukum Provinsi Gorontalo; dan Ibu Yulin D. Limonu, SH, MH, Kepala Biro Hukum. Mereka memberikan pandangan serta masukan terkait aspek hukum, teknik penyusunan, dan kesesuaian substansi rancangan perubahan Peraturan Gubernur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam pemaparan materi dan diskusi, para narasumber juga membahas penyelarasan materi muatan kebijakan akuntansi pemerintah daerah agar dapat mengakomodasi substansi PSAP Nomor 18, 19, dan 20. Pembahasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa rancangan perubahan Peraturan Gubernur dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik oleh semua perangkat daerah.
Penyempurnaan rancangan perubahan Peraturan Gubernur ini merupakan langkah strategis bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menindaklanjuti perkembangan Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah diharapkan tetap relevan, adaptif, dan sesuai dengan ketentuan terbaru yang berlaku.
Melalui kegiatan ini, diharapkan akan terwujud rancangan perubahan Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2023 yang lebih komprehensif, harmonis, dan memiliki kepastian hukum. Hal ini akan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintahan secara konsisten dan efektif.
Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan penyempurnaan regulasi yang selaras dengan perkembangan standar akuntansi pemerintahan, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah serta menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan akuntabel. (Putra/Gopos)








