GOPOS.ID, GORONTALO – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperluas jejaring kerja sama strategis dengan berbagai instansi pemerintah pusat. Kali ini, kampus kebanggaan masyarakat Gorontalo itu menggandeng Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan antara Rektor UNG yang diwakili Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Hidayat Koniyo, ST., M.Kom, dengan Sekretaris Ditjen PPR, Ubaidi Socheh Hamidi, S.E., M.M, pada Jumat (10/10/2025).
Kerja sama ini difokuskan pada peningkatan kapasitas akademik, riset, serta penguatan literasi keuangan negara bagi sivitas akademika UNG. Melalui kolaborasi ini, UNG diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung tata kelola pembiayaan negara yang transparan, akuntabel, sekaligus membuka ruang pembelajaran praktis bagi mahasiswa.
Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Dr. Hidayat Koniyo, menyebut MoU tersebut sebagai langkah penting dalam memperkuat peran perguruan tinggi dalam pembangunan nasional dan peningkatan kualitas tridharma pendidikan tinggi.
“Sinergi dengan Ditjen PPR akan memberikan nilai tambah bagi UNG, terutama dalam menghadirkan pengalaman nyata kepada mahasiswa terkait pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara. Kami optimis kerja sama ini akan melahirkan banyak manfaat bagi kedua pihak,” ujar Hidayat.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PPR, Ubaidi Socheh Hamidi, menegaskan bahwa Kementerian Keuangan terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.
“Kemitraan dengan UNG ini merupakan bentuk dukungan kami dalam mencetak sumber daya manusia unggul di bidang keuangan negara. Harapannya, generasi muda dapat memahami mekanisme pembiayaan pembangunan serta pengelolaan risiko fiskal,” jelasnya.
Ke depan, UNG dan Ditjen PPR akan menindaklanjuti kerja sama ini melalui berbagai program konkret seperti kuliah umum, riset kolaboratif, program magang, hingga pengembangan kapasitas dosen dan mahasiswa di bidang pembiayaan dan risiko keuangan negara.(Rama/Gopos)
