GOPOS.ID, GORONTALO – Provinsi Gorontalo akan kembali dipimpin oleh Penjabat (Pj) Gubernur. Hal itu seiring berakhirnya masa kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo definitif, Rusli Habibie-Idris Rahim, pada 12 Mei 2022.
Adalah Dr. Hamka Hendra Noer, Penjabat Gubernur Gorontalo yang akan dilantik oleh Presiden RI, Joko Widodo. Pria yang menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) ini akan menjadi Penjabat Gubernur Gorontalo yang ketiga. Sebelumnya ada Tursandi Alwi pada 16 Februari-10 Desember 2001. Kemudian Zudan Arif Fakhrulloh pada 28 Oktober 2016-12 Mei 2017.
Hamka Noer akan dilantik bersama empat penjabat gubernur. Yakni Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat, serta Papua Barat. Doktor jebolan Universitas Kebangsaan Malaysia ini akan memimpin Gorontalo selama satu tahun ke depan, dan dapat ditunjuk kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Adapun tugas yang diemban Penjabat Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah meliputi:
- Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
- Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, kepala daerah berwenang:
- Mengajukan rancangan Perda;
- Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
- Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selanjutnya Pasal 132A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2008 Perubahan Ketiga atas PP Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pejabat Gubernur dilarang melakukan:
- Melakukan mutasi pegawai;
- Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
- Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya dan;
- Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
Ketentuan terkait larangan dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).(hasan/gopos)
