GOPOS.ID, GORONTALO – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Gorontalo kembali menyatukan komitmen untuk menjaga stabilitas inflasi sepanjang 2024 selaras dengan target inflasi nasional. Yaitu 2,5 persen plus minus 1 persen.
Penyatuan komitmen tersebut ditandai penguatan kapasitas melalui Capacity Building TPID dengan tema Pengelolaan Survey dan Data Pangan yang berlangsung di Ballroom Lantai 4 Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Selasa (30/1/2024). Kegiatan Capacity Building ini juga merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi Inflasi yang dipimpin Pj Gubernur Gorontalo pada 8 Januari 2024.
Capacity Building TPID Provinsi Gorontalo dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, sebagai Ketua Harian TPID Provinsi Gorontalo; Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha; Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, Mukhammad Mukhanif; Pimpinan OPD dan Biro se-Provinsi Gorontalo, serta enumerator dari Pemerintah Provinsi, Kab/Kota, dan Bank Indonesia.
Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Mukhammad Mukhanif, menjelaskan Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Inflasi memiliki perhitungan yang cukup berbeda. IPH tidak memperhitungkan bobot konsumsi, sedangkan inflasi memperhatikan bobot konsumsi masyarakat.
“Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang dihasilkan dari Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) dibuat untuk menyiasati Kabupaten Kota yang bukan termasuk kota IHK,” kata Mukhanif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Gorontalo, Dian Nugraha, menekankan capacity building pengelolaan survei dan data pangan ini penting sebab data perkembangan harga menjadi dasar untuk pengambilan kebijakan.
“Memasuki tahun 2024 ini tentu saja tantangan kita lebih besar lagi, karena sudah dirilis target inflasi nasional adalah 2,5 persen plus minus satu persen. Tahun kemarin kita sudah melakukan semua hal, tapi kebobolan di akhir tahun, sehingga melalui kegiatan hari ini menjadi salah satu langkah strategis kita dalam menjaga keakurasian data untuk menjaga stabilitas inflasi,” tutur Dian Nugraha.
Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofyan Ibrahim, menyampaikan melalui capacity building ini diharapkan semuanya bisa sama, baik informasi yang didapat, hal-hal yang akan dilakukan di lapangan, serta pedoman, sehingga tidak akan ada perbedaan.
“Paling penting ini sebenarnya data-data yang diperoleh dari surveyor dan enumerator yang di lapangan, karena setelah itu terkumpul, maka kami TPID akan menerima itu sebagai bahan untuk kami jadikan kebijakan,” ungkapnya.(hasan/gopos)
