GOPOS.ID, GORONTALO – Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Thomas Mopili, mengapresiasi langkah mantan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie yang berinisiatif memfasilitasi penambang daerah untuk mencari solusi terkait polemik tambang melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Thomas mengatakan, pertemuan yang turut melibatkan sejumlah tokoh daerah, termasuk Gubernur Gorontalo, Gusnar Ismail dan Bupati Pohuwato, membahas potensi munculnya aksi unjuk rasa terkait aktivitas tambang di wilayah tersebut.
“Dalam pertemuan itu, Pak Rusli meminta saya untuk mengkoordinasikan para penambang, khususnya yang ingin mengetahui secara jelas mekanisme pengurusan WPR sebagai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah,” ujar Thomas, Minggu (22/3/2026) di rumah dinas.
Ia menjelaskan, persoalan WPR bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah, melainkan berada di pemerintah pusat melalui kementerian terkait dan komisi teknis di DPR RI.
Nah, ketika adanya aksi demo besar-besaran terhadap pemerintah provinsi terkait polemik tersebut dinilai tidak tepat sasaran karena kebijakan ada pada pemerintah pusat.
Menurut dia, untuk menjawab tuntutan dan aspirasi penambang, Rusli Habibie juga meminta agar perwakilan penambang dari Gorontalo difasilitasi berangkat ke Jakarta guna melakukan konsultasi langsung dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“Siapa yang akan berangkat, diserahkan sepenuhnya kepada para penambang untuk memilih perwakilan mereka. Pemerintah provinsi akan memfasilitasi keberangkatan tersebut,” katanya.
Thomas menilai, perhatian Rusli Habibie terhadap Gorontalo tidak pernah terputus meskipun di tengah kesibukannya. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk komitmen dalam membantu masyarakat, khususnya penambang, mendapatkan kepastian hukum dan solusi yang konstruktif.
Sebagai representasi rakyat, Thomas Mopilih meminta agar ada salah satu keterwakilan dari penambang untuk bisa diberangkatkan ke Jakarta agar proses komunikasi dengan pemerintah pusat bisa segera dilakukan.
“Harapannya, persoalan tambang ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus menimbulkan gejolak di masyarakat,” ujar Thomas. (Isno/gopos)
