GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah masih tetap menaruh perhatian terhadap nasib 2,1 juta tenaga honorer di instansi pemerintah daerah tahun 2025.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terus mendorong pemerintah daerah untuk menyelesaikan alih status honorer melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu dan paruh waktu.
Di Pemprov Gorontalo sendiri, terdapat 2.662 tenaga honorer, dimana sebagian di antaranya telah mengikuti seleksi CASN, baik CPNS maupun PPPK pada tahun 2024. Sebagian lagi akan mengikuti seleksi PPPK yang tengah berproses tahun ini.
Namun bagi para tenaga honorer yang terlanjur mendaftar CASN tahun 2024 dan tidak lulus bakal tidak bisa mendaftar seleksi PPPK tahun 2025 ini. Pasalnya, akun mereka telah terkunci.
“Memang dari 2.600-an tenaga Non-ASN itu, ada lebih kurang 195 mereka yang di 2024 mengikuti seleksi CASN. Ini yang belum diputuskan, namun tadi oleh Menteri PANRB itu mereka pasti tidak akan dirugikan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Gorontalo Rifli Katili usai menggelar rakor virtual bersama Mendagri, MenPANRB dan Kepala BKN, Rabu (8/1/2025).
Menurut Rifli, ada kemungkinan honorer yang terdata namun tidak bisa mengikuti seleksi PPPK 2025 akan dialihkan menjadi PPPK paruh waktu. Sementara honorer yang telah lulus mengikuti seleksi CASN dan PPPK yang memenuhi perengkingan dan kuota, otomatis akan menjadi PPPK penuh waktu.
“PPPK penuh waktu dapat gaji dan tunjangan sesuai regulasi. Yang paruh waktu gajinya tetap seperti tahun 2024,” kata Rifli.(adm03gopos)
