No Result
View All Result
gopos.id
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
gopos.id

SK Pemberhentian Risman Taha Sudah Prosedural

Admin by Admin
Senin 28 Oktober 2019
in Gorontalo, Headline
0
210
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo menegaskan Surat Keputusan (SK) tentang peresmian pemberhentian Risman Taha sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, sudah prosedural. Hal itu mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 12 tahun 2018.

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Gorontalo, Ridwan Hemeto, mengemukakan Pemprov Gorontalo dalam hal ini Gubernur Gorontalo, sudah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara administratif. Konsultasi itu dilakukan sebelum dikeluarkannya SK Gubernur Gorontalo tentang peresmian pemberhentian sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo.

“Oleh karena itu, SK Gubernur tersebut dikeluarkan sesudah sesuai prosedur dan mengacu pada ketentuan yang berlaku,” ujar Ridwan Hemeto saat konferensi pers, Senin (28/10/2019).

Menurut Ridwan Hemeto, mengacu pada PP nomor 12 tahun 2018, pengusulan pemberhentian anggota DPRD dilakukan oleh pimpinan DPRD. Apabila ketentuan itu tak dijalankan, maka pengusulan dilakukan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan). Selanjutnya bila Sekwan tak menjalankan ketentuan tersebut, maka Gubernur selaku perwakilan pemerintah pusat di daerah berwenang menerbitkan SK peresmian pemberhentian.

Baca Juga :  Sah, Polda Gorontalo Naik Tipe A

“Batas waktu untuk pengusulan oleh pimpinan DPRD itu 7 hari. Demikian pula oleh Sekwan, limitnya 7 hari. Akan tetapi mekanisme itu tak dijalankan. Bahkan Pemprov Gorontalo sudah menyampaikan surat berkaitan dengan mekanisme tersebut. Oleh karena ketentuan itu tak dijalankan, maka PP 12/2018 memberikan kewenangan kepada gubernur, yang batasnya paling lama 3 hari,” tutur Ridwan Hemeto.

Lebih lanjut Ridwan Hemeto menyampaikan jika ada pihak yang merasa keberatan dengan SK tersebut, tersedia ruang secara konstitusional.

“Tentunya bila ruang itu digunakan, kami akan mempertanggungjawabkan keputusan gubernur tersebut,” tegas Ridwan Hemeto.

Terpisah, Penasehat Hukum Pemprov Gorontalo, Susliyanto,S.H, mengatakan dalam penerbitan SK Gubernur Gorontalo, Pemprov Gorontalo mengacu pada konteks peradilan administrasi. Yaitu adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

Baca Juga :  Dua Kabupaten Masuk PPKM Level 1, Gubernur Gorontalo Imbau Jangan Lengah

“Persoalan eksekusi itu merupakan peradilan pidana. Pemprov Gorontalo tidak masuk ke bagian itu, karena bukan kewenangannya. Yang dilihat adalah administrasi yaitu adanya putusan MA,” ujar Susliyanto.

Baca juga: Dua Remaja di Gorontalo Diciduk Bawa Senjata Tajam

Susliyanto menambahkan dengan adanya putusan MA, maka status Risman Taha bukan lagi terdakwa. Melainkan telah berstatus terpidana.

Sebelumnya, kuasa Hukum Risman Taha, Feldi Taha, menyampaikan keberatan atas terbitnya SK Gubernur Gorontalo tentang pemberhentian Risman Taha sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo. Alasannya, penerbitan SK tersebut tidak sesuai prosedural. Di antaranya mengacu pada mekanisme yang diatur dalam PP nomor 12 tahun 2018.

Terkait hal itu, Feldi Taha menyampaikan akan mengajukan gugatan terhadap SK Gubernur Gorontalo tersebut. Gugatan tersebut akan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).(adm-02/gopos)

Tags: Gubernur GorontaloPemberhentian Anggota DPRD Kota GorontaloRisman TahaSK Gubernur
Previous Post

Dua Remaja di Gorontalo Diciduk Bawa Senjata Tajam

Next Post

Final, Kemenpan-RB Rilis Penerimaan CPNS 2019

Related Posts

Kepala Kejari Boalemo Dwi Hadi Purnomo saat jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo.(F. Yusuf/Gopos)
Gorontalo

Sudah 26 Aleg Diperiksa, Kejari Boalemo Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Perdis

Selasa 17 November 2026
Kegiatan Alfamart Sahabat Posyandu yang digelar di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.(F. Hervi)
Gorontalo

Alfamart Sahabat Posyandu Sasar 2.800 Ibu dan Anak pada November 2026

Selasa 17 November 2026
Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)
Gorontalo

Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

Senin 16 November 2026
Penandatangan kesepakatan bersama antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan terkait kerja sama perdagangan dan pemenuhan ketersediaan komoditas holtikultura.(Dok KPw BI Provinsi Gorontalo)
Gorontalo

Gorontalo Gandeng Sulsel Amankan Pasokan Bawang dan Cabai

Senin 16 November 2026
Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema Mengenal MPR RI untuk Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangannya, yang digelar Anggota MPR Jasin U Dilo bersama Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Provinsi Gorontalo, Minggu (15/11/2026).
Gorontalo

Jasin U Dilo Tegaskan MPR Adalah Rumah Kebangsaan untuk Cita-cita Proklamasi

Senin 16 November 2026
Screenshot
Gorontalo

DPRD Kota Gorontalo Bahas Tujuh Raperda untuk Propemperda 2027

Senin 16 November 2026
Next Post

Final, Kemenpan-RB Rilis Penerimaan CPNS 2019

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

  • Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)

    Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Oknum Kapolsek di Gorontalo Pacari Influncer: Dua Kali Hamil, Dua Kali Diminta Aborsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Manipulasi Manifest Batu Hitam Berkedok Kemiri Bertambah Empat Orang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pesta Miras Berujung Penikaman, Pria di Wumialo Dilaporkan Terluka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BKAD Gorontalo Matangkan Perubahan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Daerah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
WA Saluran
Facebook X-twitter Youtube Instagram TikTok

© 2019 – 2023 Gopos.id  |  Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.

Iklan  |  Karir  |  Pedoman Media Cyber  |  Ramah Anak  |  Susunan Redaksi  |  Tentang Kami  |  Disclaimer

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • Info Pasar
    • INFOGRAFIS
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Ayo Germas
    • Boalemo
    • Bone Bolango
    • Kotamobagu
    • Bolmong Utara
    • Gorontalo Hebat
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Kota Smart
    • Pohuwato
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi

© 2019-2023 Gopos.id Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.