GOPOS.ID, TILAMUTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boalemo, Nurdin, menegaskan pentingnya percepatan penataan aset serta perluasan akses masyarakat dalam pelaksanaan program Reforma Agraria Tahun 2026.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang berlangsung di Kantor Pertanahan Kabupaten Boalemo, Kamis (30/04/2026)
Nurdin menekankan pelaksanaan program Reforma Agraria harus dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan kegiatan yang telah berjalan di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tanpa harus bergantung pada program baru.
“Kita berada dalam kondisi efisiensi, sehingga dibutuhkan kelincahan OPD dalam menyesuaikan program yang sudah ada. Tinggal bagaimana memadukan dan menyelaraskan kegiatan tersebut dengan target Reforma Agraria,” ujar Nurdin.
Nurdin menjelaskan sejumlah program yang telah berjalan, seperti optimasi lahan dan pemberdayaan masyarakat di sektor pertanian, dapat langsung diintegrasikan untuk mendukung penataan aset sekaligus meningkatkan akses ekonomi masyarakat.
Selain itu, Sekda juga menyoroti pentingnya sinkronisasi data kemiskinan ekstrem dengan pelaksanaan Reforma Agraria. Menurutnya, sebanyak 35.126 jiwa di Kabupaten Boalemo yang tergolong dalam desil 1 harus menjadi prioritas utama penerima manfaat program.
“Kelompok masyarakat pada desil 1 ini wajib menjadi fokus, agar Reforma Agraria benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan,” tegas Nurdin
Nurdin mengungkapkan rencana pengembangan sektor peternakan di kawasan UPT Polohungo yang dinilai memiliki potensi strategis. Kawasan tersebut direncanakan menjadi pusat parental stock dan hatchery melalui skema Kerjasama Pemanfaatan (KSP).
“UPT Polohungo akan kita dorong melalui skema KSP dengan penerbitan Hak Guna Bangunan. Aset tetap milik pemerintah daerah, namun pemanfaatan ekonominya berjalan melalui hilirisasi sektor peternakan,” tutup Nurdin (Yusuf/Gopos)
