RekomendasiGOPOS.ID, GORONTALO – Konstestasi Pemilihan gubernur (Pilgub) Gorontalo mulai memanas. Terbaru, Idah Syahidah Rusli Habibie menerima rekomendasi dari DPP PAN untuk diusung di Pileg Gorontalo.
Rekomendasi itu diterima langsung oleh ketua Tim pemenangan DPD I Partai Golkar, Thomas Mopili yang diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPP PAN Yandri Susanto di kediamannya Selasa (14/5/2024) semalam di Jakarta.
Untuk itu, Anggota DPR RI Dapil Gorontalo hampir dipastikan akan mengikuti konstestasi Pilgub Gorontalo. Hanya saja, istri dari Rusli Habibie itu harus menambah jumlah partai pengusung untuk bisa memastikan diri dapat mendaftar di KPU sebagai calon gubernur ataupun wakil Gubernur Gorontalo periode 2024-2029.
Menyikapi adanya rekomendasi DPP PAN, Ketua Tim Pemenangan Pemilu DPD Golkar, Thomas Mopili mengatakan kedekatan Idah Syahidah Rusli Habibie dan Rusli Habibie sudah lama terjalin dengan Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto. Kepercayaan PAN untuk mengusung Idah Syahidah pun tidak diragukan lagi.
Terlebih soal elektabilitas dari Idah Syahidah Rusli Habibie jelas sudah tidak diragukan lagi. Sehingga harapan DPP PAN bisa kerja sama koalisi Indonesia maju.
“Wakil ketua umum itu temannya Ibu Idah dan Pak Rusli. Sehingga soal elektabilitas juga sudah tidak diragukan. Harapan DPP PAN itu bisa kerja sama kualisi Indonesia maju dan teman-teman lain juga diperbanyak,” jelas Thomas.
Ditanya soal partai lain yang memberi dukungan, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Gorontalo mengatakan untuk partai lain masih dalam proses semisal Partai Nasdem.
Partai Nasdem sendiri, kata Thomas, tawarannya harus bisa menggandeng kader. Apakah itu posisi gubernur atau wakil tergantung pembicaraan lebih lanjut lagi.
“Kalau kami di Golkar, sejatinya masih berproses juga. Akan tetapi DPP akan menilai yang lebih maju dalam komunikasi politik. Kemudian dukungan-dukungan, yang utamanya adalah dukungan internal,” kata Thomas.
“Bayangkan saja kami ada 9 kursi. Jadi bukan saja Golkar, tetapi yang mendapatkan kursi di DPRD itu ada 9 personel. Alangkah lebih bijak ada persetujuan selain partai juga pemilik kursi,” tambah Thomas. (Isno/gopos)
