Presiden Joko Widodo Minta 75 Pegawai KPK Agar Tidak Diberhentikan

GOPOS.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbaik. Dengan begitu, komitmen tinggi mereka dalam pemberantasan korupsi akan terus bergelora setiap waktu.

Hal itu dikatakan Presiden Joko Widodo melalui tayangan virtual pada Akun YouTube Sekretariat Presiden pada Senin (17/5/2021). Presiden Joko Widodo sendiri meminta agar 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK agar dapat dipertimbangkan kembali untuk tidak diberhentikan.

“KPK harus memiliki SDM terbaik agar mampu berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi,”katanya

Menurut dia, salah satu upaya dalam mewujudkan SDM yang terbaik adalah melakukan pengalihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Agar, kemampuan lembaga antirasuah tersebut dalam memberantas korupsi dapat semakin optimal ke depan.

Pada proses pengalihan di atas, terdapat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai tolok ukur dari kualitas SDM KPK. Melalui tes ini, KPK dapat mengetahui berbagai faktor yang patut diperbaiki terkait dengan SDM yang selama ini mengabdi pada lembaga tersebut.

“Hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu individu maupun institusi KPK,” tuturnya.

Kendati demikian, hasil tes tersebut hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

“Kalau dianggap ada kekurangan, tentu masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan. Saya sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN,” ucapnya.

Presiden menjamin, upaya pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak akan merugikan individu terkait. Sebab, hal itu merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

“Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” tandasnya. (andi/gopos)