GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Upaya Pemerintah Kota Gorontalo mendekatkan pelayanan perizinan berusaha kepada masyarakat melalui program Service Mobile Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) mendapat dukungan dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Alwi Podungge, menilai pola pelayanan jemput bola tersebut merupakan langkah penting dalam membangun iklim usaha yang lebih terbuka, mudah, dan berpihak kepada masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurut Alwi, legalitas usaha bukan sekadar urusan administrasi, melainkan salah satu pintu bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha, memperluas akses pasar, hingga memperoleh kesempatan mengakses berbagai program pemberdayaan pemerintah.
Karena itu, ia mendorong agar pelayanan perizinan tidak hanya menunggu masyarakat datang ke kantor, tetapi pemerintah harus terus bergerak menjangkau masyarakat hingga ke tingkat kecamatan.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin berusaha justru terhambat oleh urusan administrasi. Pemerintah harus hadir memberikan kemudahan. Sebab, ketika usaha masyarakat tumbuh, di situlah denyut ekonomi daerah ikut bergerak,” ungkap Alwi.
Ia mengatakan, program Service Mobile yang telah menjangkau empat kecamatan dan melayani 56 pelaku usaha hingga awal November 2026 merupakan capaian yang perlu menjadi pijakan untuk memperluas jangkauan pelayanan.
Namun, menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari jumlah masyarakat yang terlayani. Lebih dari itu, perlu dipastikan bahwa setiap pelaku usaha mendapatkan pendampingan dan pemahaman mengenai pentingnya legalitas serta keberlanjutan usaha.
Alwi juga mendorong DPM-PTSP agar terus membangun kolaborasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, komunitas, hingga kalangan akademisi untuk memperluas sosialisasi dan mempermudah pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“UMKM adalah salah satu fondasi ekonomi masyarakat. Maka, jangan biarkan pelaku usaha berjalan sendiri. Pemerintah harus menjadi jembatan, membuka akses, memberikan pendampingan, dan memastikan setiap peluang usaha mendapatkan ruang untuk berkembang,” tuturnya.
Ia berharap program tersebut dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan menjangkau seluruh kecamatan di Kota Gorontalo. Dengan demikian, semakin banyak pelaku usaha yang memiliki legalitas dan memperoleh kepastian dalam menjalankan aktivitas usahanya.
Baginya, pelayanan publik yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat pemerintah menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga seberapa jauh kehadiran pemerintah mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
“Kalau pemerintah mendekat, masyarakat akan lebih mudah mengakses pelayanan. Kalau legalitas dipermudah, usaha akan lebih percaya diri untuk tumbuh. Inilah semangat pelayanan yang harus terus kita jaga,” tandas Alwi. (Rama/Gopos)
