GOPOS.ID, KOTA GORONTALO – Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo tahun anggaran 2027 mulai diarahkan pada penyesuaian program prioritas dengan kemampuan keuangan daerah, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat pembahasan yang berlangsung Senin (9/11/2026), pemerintah daerah bersama DPRD membahas sejumlah usulan anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dari total usulan yang mencapai Rp112 miliar hingga Rp113 miliar, pembahasan difokuskan pada kebutuhan mendesak sekitar Rp20,8 miliar.
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) turut memaparkan kondisi fiskal daerah, termasuk defisit APBD yang berada di angka 4,5 persen. Kondisi tersebut menjadi pertimbangan dalam melakukan rasionalisasi dan penyesuaian sejumlah program agar belanja daerah tetap sejalan dengan kemampuan anggaran.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo mengatakan, penentuan skala prioritas menjadi hal penting dalam penyusunan APBD, khususnya di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Diperlukan penyesuaian anggaran agar program yang direncanakan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kami berharap sektor pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, serta pemberdayaan ekonomi tetap menjadi perhatian utama,” ujarnya.
Salah satu pembahasan penting berkaitan dengan keberlanjutan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan, menyusul perubahan skema pendanaan dari pemerintah pusat.
Selain itu, pembahasan juga mencakup kebutuhan operasional tenaga kebersihan dan keamanan, dengan skema pembiayaan selama 10 bulan pada APBD induk. Sementara kebutuhan dua bulan berikutnya akan diupayakan melalui APBD Perubahan.
Sejumlah anggota DPRD turut menyampaikan aspirasi agar program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti bantuan sosial, dukungan permodalan usaha, dan berbagai kebutuhan pelayanan publik, tetap mendapatkan perhatian dalam penyusunan anggaran.
Pihak eksekutif menjelaskan bahwa penyusunan program harus mengikuti tahapan perencanaan dan mekanisme penganggaran yang berlaku, termasuk melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ketua Banggar berharap pembahasan antara legislatif dan eksekutif dapat terus berjalan secara konstruktif dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
“Harapan kita, APBD yang disusun nantinya tidak hanya memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Sehingga anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo,” tutupnya. (MG/Gopos)
