GOPOS.ID, MARISA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pohuwato memastikan bahwa tenaga honorer di daerah itu tidak akan dirumahkan tahun depan.
Tidak hanya itu, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), insentif para imam hingga belanja Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) 2024 juga telah diakomodir.
“Anggaran di tahun 2024 sudah dibahas sehingga tidak ada lagi teriakan atau memberhentikan para honorer, karena anggaran tetap kita hitung selama 12 bulan,” ujar Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi usai rapat paripurna ke-52 tentang Penandatanganan Berita Ccara Persetujuan Bersama Ranperda APBD 2024 dan Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2024, Rabu (22/11/2023).
Menurut Nasir, sebelum Ranperda APBD 2024 diparipurnakan, sempat mengalami dinamika perjalanan yang cukup panjang terhadap pembahasan APBD. Apalagi ada beberapa faksi menolak, namun titik puncak paripurna semua fraksi menyatakan menerima.
“Kekuatan fiskal daerah kita secara keseluruhan mengalami belanja baru. Sebelumnya tidak ada, maka pada tahun akan datang harus dibelanjakan,” tutur Nasir.
Sementara itu, Wakil Bupati Pohuwato Suharsi Igirisa mengatakan, pembahasan APBD 2024 sudah di anggarkan. Hal ini menunjukkan semangat dan keseriusan dalam penyelesaian semua tahapan, terutama agenda percepatan pembahasan persetujuan bersama semua orang.
“Kami terus bekerjasama dan saling koordinasi terus menerus dalam pembangunan daerah, apalagi demi kepentingan masyarakat Pohuwato,” ungkap Suharsi.
Menurutnya, ada 12 poin menjadi perhatian khusus DPRD Pohuwato sehingga melakukan persetujuan bersama untuk mengesahkan dokumen APBD 2024.
“Kami pastikan kekuatan fiskal daerah kita secara keseluruhan mengalami belanja-belanja baru, yang tadinya tidak ada di tahun ini, harus kita belanjakan di tahun akan datang,” tutup Suharsi. (Yusuf/Gopos)
