Pemilu Berkualitas: Pers Harus Cerdas dan Bijaksana
GOPOS.ID, GORONTALO – Di samping mendorong partisipasi masyarakat menggunakan hak pilih. Tugas dan tanggung jawab media pers dalam Pemilu serentak 2019 adalah mewujudkan pemimpin dan anggota legislatif yang berkualitas.
Hal ini ditegaskan Anggota Dewan Pers Jimmy Silalahi pada workshop peliputan Pemilu 2019 yang dilaksanakan Dewan Pers di Hotel Maqna Kota Gorontalo, Rabu (21/3/2019).
Menurut Jimmy Silalahi, tugas pers dalam mendorong hasil Pemilu 2019 yang berkualitas adalah dengan menyajikan berita yang sifatnya edukatif.
“Media pers harus memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat. Tidak hanya sekadar mengajak masyarakat menggunakan hak pilih, tetapi juga mengedukasi masyarakat untuk memilih para calon-calon yang baik,” ujar Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers itu.
Baca juga : Bawaslu Terus Mempermantap Pungut Hitung Lewat Rapat Teknis
Jimmy Silalahi menekankan, dalam mewujudkan Pemilu Serentak 2019 yang berkualitas maka media pers harus cerdas dan bijaksana. Cerdas yaitu menyajikan berita yang sifatnya mendidik. Berita-berita yang akurasinya teruji dan terverifikasi, serta bukan hoaks. Sementara bijaksana adalah bagaimana media pers berperan dalam menyejukkan situasi.
“Media pers harus bijaksana dengan tidak menjadi provokator yang dapat memicu konflik di tengah masyarakat,” kata Direktur Eksekutif Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATLVI) itu.
Sebelumnya, Anggota Dewan Pers Ratna Komala menyampaikan, media pers jangan hanya berorientasi pada pemberitaan negatif tentang Pemilu Serentak 2019. Apalagi menjadi bagian dari penyebaran hoaks.
“Media pers harus dapat membangkitkan optimisme masyarakat terhadap Pemilu serentak 2019. Sehingga masyarakat, terutama pemilih bisa turut berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilu serentak 2019,” ungkap Ratna Komala.
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan & Ratifikasi Pers, Dewan Pers itu menegaskan, dari waktu ke waktu tingkat orang yang tidak memilih terus bertambah. Saat ini sudah mencapai lebih kurang 30-an persen.
“Kondisi ini harus disikapi serius oleh media pers. Bayangkan dari 185 juta pemilih, ada sekitar 55 juta pemilih yang acuh tak acuh dengan Pemilu. Tentunya jumlah tersebut sangat besar,” ungkap Ratna Komala.(andi/gopos)
