GOPOS.ID, JAKARTA – Pemerintah harus melibatkan sejumlah tokoh dengan berbagai latar belakang pendidikan dalam setiap melakukan komunikasi publik terkait dengan penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
hal ini diperlukan, agar masyarakat mendukung setiap kebijakan pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran virus berbahaya tersebut di tanah air.
“Pelibatan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, budayawan, sosiolog, antropolog dalam komunikasi publik harus secara besar-besaran kita libatkan,” ujar Presiden Joko Widodo melalui siaran pers secara virtual pada Senin (29/6/2020).
Para tokoh tersebut, lanjut dia, akan memberikan informasi terkait kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
Sehingga, masyarakat memahami secara detail terkait dengan kebijakan pemerintah yang dilakukan pada saat mewabahnya virus ini.
Keterlibatan para tokoh di atas akan membuat masyarakat memahami kebijakan pemerintah yang dibuat, untuk kebaikan setiap penduduk di masa pandemi. Hal ini merupakan bagian dari sosialisasi kebijakan tersebut di lapangan.
“Tidak ada sosialisasi dulu ke masyarakat yang akan didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan,” imbuhnya.
Diketahui, pemerintah menerbitkan Protokol Komunikasi Publik mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 tahun 2019 tentang
“Peningkatan Kemampuan Dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespon Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi dan Kimia”.
Pemerintah membentuk Posko Terpadu Penanganan Covid-19 yang dikoordinir oleh Kantor Staf Presiden (KSP), untuk memastikan pelayanan infomasi yang cepat dan akurat dalam rangka melindungi masyarakat dan mengantisipasi kepanikan menghadapi wabah Covid-19. (infopublik.id)
