![Ketua umum Partai Demokrat AHY (kiri) [Instagram], Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB, Moeldoko [Antara]](https://gopos.id/wp-content/uploads/2021/03/20332-ahy-moeldoko.jpg)
GOPOS.ID, JAKARTA – Dualisme kepemimpinan melanda Partai Demokrat. Itu setelah Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang berlangsung di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Hasil KLB itu menggeser posisi Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Melansir laman suara.com, sidang KLB Demokrat mengajukan dua nama kandidat ketua umum. Yakni Moeldoko dan Marzuki Alie. Saat Pimpinan Sidang, Jhoni Allen, membacakan voting, dukungan peserta KLB lebih banyak diberikan kepada Moeldoko.
“Dengan ini memutuskan Bapak Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025,” kata Pimpinan Sidang Jhoni Allen.
KLB tersebut juga menetapkan Marzuki Alie yang merupakan mantan Ketua DPR RI, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono meminta Presiden Jokowi beserta Menkumham Yasonna Laoly agar tidak menerima hasil kongres luar biasa (KLB). Sebab, KLJ itu dinilai ilegal.
“Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden Joko Widodo khususnya Menkumham untuk tidak memberikan pengesahan dan legitimasi kepada KLB ilegal yang jelas-jelas melawan hukum tadi,” kata AHY dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jumat (5/3/2021).
AHY sekaligus meminta negara untuk menghormati kedaulatan partai politik. Â Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan KLB ilegal yang memenanglan Moeldoko.
“Saya meminta negara dan aparatur pemerintah untuk tidak melakukan pembiaran atas kegiatan ilegal KSP Moeldoko untuk memecah belah Partai Demokrat,” kata AHY.(adm-02/gopos)
