GOPOS.ID,KOTA GORONTALO – Terbitnya Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Kabupaten Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM). telah memberikan kesempatan yang teregulasi, bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap capaian dan permasalahan HAM sebagai bentuk penilaian Kabupaten Kota Peduli (KKP) HAM.
Sebagaimana diketahui, KKP HAM merupakan sebuah terobosan pemerintah untuk lebih memasyarakatkan HAM. Agar penikmatan HAM bisa dirasakan secara maksimal oleh masyarakat di daerah masing masing.
Sebagai tindak lanjut, maka pada Selasa (25/6/2021), Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo menggelar rapat kerja dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo, di Gedung GPCC Kota Gorontalo.
Kepala Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Hantor Situmorang, saat membuka kegiatan tersebut, menyampaikan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan penjelasan teknis mengenai implementasi aksi HAM berupa pelaporan aksi HAM.
“Kegiatan ini juga untuk memperkenalkan serta memberikan penjelasan teknis mengenai Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2021, tentang indikator penilaian kabupaten/kota peduli HAM,” kata Situmorang.
Menurutnya, pelaksanaan Permenkumham Nomor 22 Tahun 2021 masih memerlukan persiapan yang komprehensif.
Terutama terkait implementasi KKP yang melibatkan Kanwil Kemenkumham, Pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten dan Kota.
“Titik tuju kita adalah pengimplementasian dengan efektif,” ujar Kakanwil.
Dijelaskan pula, Permenkumham 22 Tahun 2021, yang berisi Kriteria Daerah KKP HAM, sejatinya memiliki mekanisme pelibatan masyarakat sipil dan pencabutan.
Yaitu kebijakan baru yang membuka partisipasi masyarakat sipil dalam memberikan masukan terhadap capaian dan permasalahan HAM sebagai bentuk penilaian atas KKP HAM itu sendiri.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Darda Daraba, dalam kesempatan yang sama mengatakan. Perlindungan dan penegakkan HAM di Provinsi Gorontalo selalu memperhatiakn dua aspek keseimbangan.
“Pertama HAM dan kewajiban dasar manusia. Harus dipahami bahwa dalam perumusan hak dengan sendirinya menimbulkan implikasi adanya kewajiban,” ucap Darda.
Sementara aspek keseimbangan yang kedua, lanjut Sekda, adalah berkaitan hak dan kebebasan individu dengan hak yang bersifat kolektif.
“Dalam artian bahwa, dalam upaya memajukan perlindungan dan penegakkan HAM di Provinsi Gorontalo, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengedepankan aspek pemantauan dan penindakan semata. Tetapi penting adalah pendidikan dan pemasyarakatan HAM,” tutur Sekda.
Disampaikannya, pemahaman terhadap HAM harus mampu dijabarkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di pemerintahan. Baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sehingga akan terwujud penyelenggaraan pemerintah yang berbasis pada pemajuan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
Darda berharap melalui rapat kerja tersebut seluruh kabupaten/kota bisa mendapatkan predikat peduli HAM dalam setiap pelaporan capaian aksi HAM. (rls/adm-03/Gopos)
