GOPOS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan pemecatan terhadap 51 pegawai karena tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan. Namun, lembaga antirasuah itu masih enggan mengumbar nama-nama pegawai yang dipecat tersebut.
“Untuk nama-nama, sementara tidak kami sebutkan dulu. Baik 24 orang yang masih bisa dilakukan pembinaan, maupun 51 dinyatakan asesor tidak bisa dilakukan pembinaan,” ungkap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Badan Kepegawaian Negara (BKN), Jakarta, Selasa (25/5/2021) dikutip dari laman suara.com.
Berdasarkan keterangan BKN, kata Alexander, pemecatan atas 51 pegawai KPK itu sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
“Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor. Tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK,” kata Alexander Marwata.
Alex menyebut, pegawai KPK harus memiliki kualitas, sehingga unsur pemimpin lembaga antirasuah itu akan berusaha membangun sumber daya manusia (SDM) mumpuni.
“Kami sangat memahami, pegawai KPK harus berkualitas. Karena itu, KPK harus berusaha membangun SDM yang mumpui, tapi juga memiliki kecintaan terhadap Tanah Air, bela negara, kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 45, serta NKRI. Pegawai juga harus bersetia pada pemerintah yang sah, serta bebas dari radikalisme dan organisasi terlarang,” urai Alexander.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Pangeran Khairul Saleh meminta KPK transparan menampilkan nama-nama 51 pegawai KPK yang dipecat.
Sampai hari ini, kata Pangeran, KPK belum merilis siapa saja pegawai yang dipecat itu. Dia menyebut transparansi perlu dilakukan agar tidak ada dugaan maupun prasangka di masyarakat.
“Saya berpendapat agar ada kebijakan yang arif serta dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan berbagai prasangka yang selama ini telah bergulir di masyarakat,” kata Pangeran kepada wartawan, Rabu (26/5/2021).(adm-02/gopos)
