GOPOS.ID, DENGILO – Koperasi Produsen Cahaya Sinergi Dengilo resmi memulai aktivitas pertambangan rakyat setelah mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dari Pemerintah Provinsi Gorontalo.
Terbitnya izin tersebut menjadi langkah konkret legalisasi pertambangan rakyat di Kabupaten Pohuwato. Proses pengurusan IPR koperasi yang berlokasi di Desa Karya Baru, Kecamatan Dengilo, itu membutuhkan waktu sekitar satu tahun dua bulan. Operasional koperasi diresmikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, Selasa (6/10/2026).
Iwan menyebut legalisasi pertambangan rakyat merupakan hal yang telah lama dinantikan para penambang. Karena itu, ia menyambut beroperasinya koperasi tersebut sebagai salah satu upaya membuka ruang usaha pertambangan yang berjalan sesuai aturan.
“Pemerintah daerah hari ini sangat senang dan gembira karena kami selalu ditanya oleh penambang soal WPR. Ternyata terbukti di Provinsi Gorontalo ada 10 blok WPR. Hari ini di Pohuwato dilaunching oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Pohuwato,” ujar Iwan.
Iwan berharap Koperasi Cahaya Sinergi Dengilo dapat menjadi percontohan bagi koperasi pertambangan rakyat lainnya di Pohuwato, agar segera mengurus legalitas dan memperoleh IPR.
“Keberadaan koperasi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi aktivitas pertambangan, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya di Kecamatan Dengilo,” ungkap Iwan
Kepala Dinas ESDM Provinsi Gorontalo, Wardoyo Mansur Pongoliu, menjelaskan penerbitan IPR dilakukan setelah koperasi memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari aspek lingkungan, tata ruang, teknis hingga kehutanan.
Dari pengajuan awal dengan luas wilayah sekitar sembilan hektare, setelah melalui proses penyesuaian, area yang disetujui untuk kegiatan pertambangan menjadi sekitar 0,47 hektare.
“Ini adalah sebuah role model di Gorontalo, di mana aktivitas pertambangan diharapkan sesuai regulasi untuk kesejahteraan masyarakat,” ungkap Wardoyo.
Wardoyo menjelaskan izin koperasi diperbolehkan menggunakan peralatan pertambangan berupa satu unit ekskavator, satu unit loader dan satu unit dump truck sesuai ketentuan yang berlaku.
“IPR berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang sebanyak dua kali,” jelas Wardoyo
Pemerintah provinsi berharap aktivitas pertambangan yang dijalankan koperasi dapat memberikan manfaat ekonomi bagi warga Desa Karya Baru dan wilayah sekitarnya, untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai ketentuan, Dinas ESDM Provinsi Gorontalo juga akan membentuk satuan tugas (Satgas) dan tim percepatan IPR di Kabupaten Pohuwato.
“Kami membuat tim yang akan menjalankan fungsi pendampingan sekaligus pengawasan terhadap pelaksanaan pertambangan rakyat, sehingga aktivitas di lapangan tetap berada dalam koridor perizinan dan regulasi,” tutup Wardoyo (Yusuf/Gopos)








