GOPOS.ID, GORONTALO – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo terus mendorong penyebaran informasi yang berimbang dan berkualitas. Oleh karena itu komisi yang membidangi Hukum dan Pemerintahan tersebut meminta agar pers senantiasa independen dan bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya.
Permintaan ini mengemuka dalam pertemuan Komisi I Deprov Gorontalo bersama pimpinan media massa mitra DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (14/11/2023), di RM Meranti, Kabupaten Bone Bolango. Pertemuan dipimpin Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, AW Talib, didampingi Anggota Komisi I, Fikram Salilama, Hidayat Bouty, Arifin Ali, Siti Nurain Sompie, Adhan Dambea, dan Meyke Camaru.
Di samping wadah silaturahmi, pertemuan digelar untuk mengevaluasi kinerja media massa mitra DPRD Provinsi Gorontalo. Terutama dalam menjalankan fungsinya meliputi peliputan dan penyebaran informasi terkait pelaksanaan tugas serta kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi I Deprov Gorontalo, AW Talib, mengemukakan pers/media massa sebagai kanal informasi hendaknya dapat menyajikan berita yang beragam, berimbang serta berkualitas. Tidak hanya terfokus pada satu tokoh atau komisi saja. Tetapi juga bisa meng-cover agenda DPRD Provinsi Gorontalo. Mulai kegiatan pimpinan DPRD, komisi maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap anggota DPRD.
“Termasuk menyampaikan kritik dan masukan yang sifatnya konstruktif,” ujar AW Talib.
Mantan Sekda Kota Gorontalo ini menekankan pentingnya independensi dan profesionalisme pers/media massa dalam menjalankan fungsi sebagai penyalur informasi maupun sosial kontrol.
“Kita berharap media massa bisa menyampaikan informasi kegiatan-kegiatan di DPRD dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme, tutur AW Talib.
Hal senada disampaikan Anggota Komisi I Deprov Gorontalo, Fikram Salilama. Legislator Partai Golkar ini menekankan media massa mitra DPRD Provinsi Gorontalo dapat menjalankan tugas berkaitan dengan penyebaran informasi. Penekanan ini disampaikan Fikram karena cukup banyak agenda yang dilaksanakan oleh Anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang tak di-cover oleh media massa.
“Contohnya dalam pelaksanaan reses yang dilaksanakan oleh beberapa anggota DPRD Provinsi Gorontalo sama sekali tak ada wartawan. Padahal agenda tersebut sangat penting karena di situ masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kami sebagai anggota DPRD,” tutur Fikram.
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi I Deprov Gorontalo, Meyke Camaru, juga ikut meminta agar media massa tidak terfokus pada pemberitaan tokoh atau komisi tertentu. Meski telah dilakukan pembagian untuk pemerataan dan distribusi liputan, hal itu hendaknya tidak dimaknai sebagai pembatasan untuk peliputan.
“Kita berharap penyampaian informasi dilakukan secara merata. Tidak pilih-pilih atau membatasi pada anggota atau komisi tertentu saja,” tegas Meyke Camaru.(hasan/gopos)
