GOPOS.ID, GORONTALO – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Provinsi Gorontalo siap mewujudkan komitmen membangun zona integritas serta pemulihan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut muncul saat Kanwil Kemenkumham melaksanakan Deklarasi janji Kinerja dan Komitmen bersama Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo dengan tema ”Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham semakin PASTI dan Berakhlak mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Reformasi Struktural” di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Kamis (13/1/2022).
Wakil Gubernur Gorontalo, Idris Rahim mengungkapkan Pemerintah Provinsi sangat berterima dan mengapresiasi kegiatan deklarasi ini yang juga merupakan bentuk reformasi birokrasi.
“Ini juga merupakan 8 area perubahan yang diinstruksikan KPK, yang juga merupakan tugas kita sebagai ASN dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga kedua mampu melayani masyarakat,” ungkapnya diwawancarai awak media usai kegiatan.
Terakhir dirinya mengharapkan, khususnya kepada Kepala Kanwil dan 9 Satuan Kerja (Satker) agar mampu menciptakan instansi instansi yang mengusung Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Provinsi Gorontalo.
“Yang tentunya ini harus dilakukan dengan ikhtiar dan upaya dan tekad yang besar kedepannnya,” tandasnya.
Baca Juga: Kabar Baik!!! Menko Airlangga Lanjutkan Program Kartu Prakerja
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Gorontalo, Hantor Situmorang mengatakan terimakasih kepada pihak yang selama ini memberikan dukungan secara konsisten untuk menguatkan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo.
“Alhamdulillah sampai dengan saat ini dari 9 Satker yang ada di lingkungan Kanwil Kemenkumham Gorontalo, ada 3 satker yang telah memperoleh penilaian Satker yang Berpredikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) dari Kemenpan dan RB yaitu Kanwil Kemenkumham Gorontalo, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Gorontalo dan Balai Pemasyarakatan (Bapas) Gorontalo,” ujarnya menerangkan.
Lanjutnya, hal ini tentunya bukan berkat hasil dari pekerjaaan 1 atau beberapa orang saja, tetapi merupakan kolaborasi dari semua pihak baik internal maupun eksternal dalam membangun Zona Integritas di lingkungan kanwil Kemenkumham Gorontalo.
“Kanwil Kemenkumham Gorontalo sebagai Satker pembina, terus berupaya mendorong Unit Pelaksana Teknis di lingkungan kanwil Kemenkumham Gorontalo memperoleh penilaian Satker yang WBK,” tegasnya.
Terakhir dirinya menyampaikan, pihaknya mengharapkan jangan semata-mata hanya ingin memperoleh predikat saja, tetapi benar-benar dapat di implementasikan ke seluruh pelaksaan tugas dan fungsi.
“Saya percaya UPT yang belum mendapat predikat WBK sudah sangat baik dalam mengimplementasikan 6 area perubahan, hanya saja mungkin masih ada kekurangan dan hendaknya menjadi evaluasi dan perbaikan di tahun ini juga,” katanya.
“Kami juga mengharapkan jangan sampai ada pelanggaran dalam pelayanan publik apalagi sampai viral di media sosial yang tentunya akan mempengaruhi penilaian WBK dan bagi Satker yang telah WBK dapat dicabut gelar WBK-nya,” pungkasnya. (Sari/Putra/Gopos)
