GOPOS.ID, LIMBOTO – Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, kembali menahan satu tersangka kasus pemberian kredit investasi dan modal kerja, kepada Bank Sulawesi Utara – Gorontalo (Sulutgo/BSG) Cabang Limboto Tahun 2015.
Pada tahapan sebelumnya, Kejari Kabupaten Gorontalo berhasil menahan tersangka MDM alias Djamal. Ia merupakan direktur PT UD Agro Pratama, dengan kasus pemberian kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp4 Miliar. Tersangka kedua ialah SM, direktur UD Fuiji, diduga melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian kredit investasi dan modal kerja sebesar Rp5 Miliar.
Ketiga ialah tersangka baru, Arfan Igirisa yakni selaku direktur PT. Putri Sinar Buana. Dugaan tintak pidana korupsi permberian kredit investasi dan modal kerja, sebesar Rp14.300.000.000,00 (empat belas milyar tiga ratus juta rupiah) kepada debitur PT. Putri Sinar Buana, oleh PT. BSG Cabang Limboto tahun 2015.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya mengungkapkan dalam proses pengajuan kredit yang diajukan oleh tersangka, tidak sesuai sebagaimana mestinya. Dari proses analisa ternyata bertentangan dengan ketentuan dan aturan internal PT. BSG.
“Dengan total jumlah pinjaman sebesar empat belas milyar tiga ratus juta rupiah, dari PT. Bank SulutGo Cabang Limboto pada tahun 2015,” ungkap Armen di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, Senin (26/7/2021).
Armen membeberkan, dari yang tercantum dalam laporan hasil audit oleh Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwaktan Provinsi Gorontalo Nomor: LHA SR-01/PW31/06/2021 tanggai 28 Juni 2021, yang mana AI telah merugikan uang negara atau perekonomian negara.
“sebesar empat belas milyar dua ratus dua belas juta seratus lima puluh tiga ibu tiga putun tiga rupiah,” bebernya.
Armen mengatakan, setelah pemeriksaan ini AI akan ditahan dari Rutan di Polres Gorontalo selama 20 (dua) hari kedepan dengan menunggu proses persidangan.
“Untuk AI kami sangkakan pelanggaran Primar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 undang-Undang Repubilik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, sebagamana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tatus 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPdara, Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undarig-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Reputik Indoreia Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korpsi Jo Pasa l 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” jelasnya.
Di satu sisi pihak pengacara AI, Riki Moninca menegaskan pihaknya akan melaksanakan konferensi pers untuk mengklarifikasi masalah yang menimpa kliennya.
“Dalam waktu dekat ini kita akan segera menggelarnya, teman-teman media nanti kami undang,” ucapnya. (Putra/Gopos).
