GOPOS.ID, JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menegaskan kampanye umum atau tatap muka di Pilkada Serentak 2020, harus mendapatkan rekomendasi dari Gugus Tugas Penanganan Covid-19.
“Makanya dalam peraturan kami, diatur nanti, anda boleh berkampanye dalam bentuk rapat umum apabila dapat rekomendasi dari gugus tugas,” kata Ketua KPU RI Arief Budiman di Jakarta, Jumat (3/7/2020)
Menurut Arief, aturan itu akan diberlakukan karena di setiap daerah status dari pandemi Covid-19 berbeda-beda, ada zona merah, kuning atau hijau.
“Karena setiap daerah itu bisa kapan saja hijau, merah, makanya harus dapat rekomendasi. Tapi kampanye lain misalnya melalui daring (dalam jaringan), melalui media massa cetak, elektronik tersedia (meski tidak mendapatkan rekomendasi kampanye umum),” urainya.
Untuk tetap memberikan ruang kepada calon kepala daerah untuk berkampanye dan sosialisasi bagi masyarakat, KPU akan memberi ruang yang lebih besar untuk kampanye melalui daring.
“Kalau kemarin boleh 10 akun (daring), nanti mungkin akan kami bolehkan lebih banyak. Kalau pertemuan fisik kami kurangi maka pertemuan non fisik dibuka ruangnya lebih lebar,” katanya.
KPU juga lebih mendorong calon kepala daerah agar berkampanye pada Pilkada 2020 memanfaatkan model virtual, tidak lagi pertemuan fisik, selain mencegah klaster baru Covid-19, kampanye virtual tentunya bisa menjangkau pemilih lebih banyak lagi dibandingkan tatap muka.
Baca Juga: Longsor di Siendeng, Empat Warga Korban, Satu Diantaranya Bayi 3 Bulan
“Bisa dilakukan di banyak tempat. Bisa menjangkau seluruh wilayah, dan dalam sehari bisa dilakukan berkali-kali. Ruang daring ini sebenarnya juga menjadi pembelajaran dan kultur baru,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak 2020 sangat tergantung dengan anggaran, baik melalui Anggaran Pendalatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga: Berkunjung ke Pasar Mingguan, Gubernur Rusli Pastikan Penerapan Protokol Kesehatan
“Artinya anggaran adalah nafasnya pilkada. Tanpa anggaran pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama” kata Tito dalam keterangannya, usai memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatare Utara (Sumut), Jumat (3/7/2020).
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum. Dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.
Tito mengatakan. Mengingat pentingnya anggaran, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar 9 Desember 2020. (Infopublik.id)
