GOPOS.ID, GORONTALO – Dewan Pers merilis hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022 di 34 Provinsi se-Indonesia, Kamis (25/8/2022). Khusus Provinsi Gorontalo, Indeks Kemerdekaan Pers 2022 mengalami kenaikan sedikit dibanding hasil survei yang sama pada 2021. Kendati demikian IKP Gorontalo masih berada 10 terbawah se-Indonesia dengan kategori “Cukup Bebas”.
Hasil survei Indeks Kemerdekaan Pers Provinsi Gorontalo pada 2022 menunjukkan angka 75,61. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional. IKP secara nasional menunjukkan angka 77,88. Sementara itu bila dibandingkan 2021, IKP Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan sedikit. Pada 2021, IKP Provinsi Gorontalo berada pada angka 73,89.
Ketua Komisi Penelitian, Pendataan, dan Ratifikasi Pers, Dewan Pers, Ninik Rahayu mengungkapkan pengukuran Indeks Kemerdekaan Pers terbagi dalam tiga variabel dengan 20 indikator dan 35 sub indikator. Tiga variabel itu meliputi Lingkungan Fisik dan Politik, Lingkungan Ekonomi, Lingkungan Hukum, serta Lingkungan. Sementara untuk indikator antara lain meliputi kebebasan berserikat bagi wartawan, kebebasan wartawan dari kekerasan, pendidikan insan pers, tata kelola perusahaan pers yang baik, kebebasan mempraktikkan jurnalisme, kriminalisasi dan intimidasi pers, etika pers, hingga perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.
“Survei ini dilakukan Dewan Pers dengan melibatkan 340 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota dewan penyelia nasional (National Assessment Council, NAC),” ujar Ninik Rahayu dalam Peluncuran Hasil Survey IKP 2022, yang diikuti gopos.id secara daring, Kamis (25/8/2022).
Kategori kemerdekaan pers dibagi dalam lima kelas. Pertama, sangat buruk (tidak bebas) dengan skor 1-30. Kedua, buruk (kurang bebas) dengan skor 31-55. Ketiga, sedang (agak bebas) dengan skor 56-69. Keempat, baik (cukup bebas) dengan skor 70-89. Kelima, sangat baik (bebas) dengan skor 80-100.
“Semakin tinggi nilai (skor) maka kondisi kemerdekaan pers semakin bebas,” kata Ninik.
Sebelumnya, Ketua Dewan Pers, Azyumardi Azra, menyampaikan indeks kemerdekaan pers cenderung meningkat pada 2022 dibandingkan kondisi 2021.
“Kalau dilihat dari laporan, kecenderungannya meningkat. Sedikit ya, meningkat tipis, kata Azyumardi Azra ketika membuka peluncuran hasil survey IKP 2022.
Meski angka kemerdekaan pers meningkat, masih ditemukan tiga masalah utama yang belum berubah dari IKP sebelumnya. Pertama, kekerasan wartawan masih mewarnai pers Indonesia.
“Masih adanya intimidasi dan kekerasan non fisik pada wartawan oleh oknum aparat negara karena isi pemberitaan. Wartawan masih kerap dihalang-halangi ketika sedang melakukan peliputan,” tutur Ninik.
Kedua, jaminan kesejahteraan bagi wartawan masih minim. Kondisi pandemi Kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung selama 2021 berimbas pada menurunnya pendapatan iklan. Hal itu berdampak terhadap pemenuhan kesejahteraan insan pers tidak optimal.
Ketiga, Pemenuhan Hak Akses Informasi bagi Penyandang Disabilitas Masih Belum Memadai. IKP 2022 mencatat 25 provinsi belum membentuk peraturan daerah yang mewajibkan media massa untuk menyiarkan berita yang dapat dicerna oleh penyandang disabilitas, seperti penderita tunarungu dan tunanetra.(hasan/gopos)
