GOPOS.ID, GORONTALO – Fraksi Partai Gerindra memberikan sejumlah catatan untuk Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) da Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Hal tersebut disampaikan oleh anggota Fraksi Partai Gerindra, Zulkifly Nangili saat memberikan tanggapan fraksi pada sidang paripurna pembahasan RAPBD dan RPJPD Kabupaten Gorontalo, senin (14/10/24).
Zulkifly mengatakan, selama ini tata kelola keuangan pemerintah daerah kurang efektif. Hal itu dikarenakan beban anggaran untuk setiap program pemerintah dinilai hanya berdasarkan keinginan bukan berdasarkan kebutuhan. Apalagi postur APBD Kabupaten Gorontalo hanya 30% untuk belanja modal dan 70% sisanya untuk belanja pegawai.
“Hal ini harus kita ubah. Kalau 70% untuk belanja pegawai itu sama saja Pemda hanya menghidupi pegawai. Ini harus diseimbangkan agar pemerataan itu terlihat jelas,” kata Zulkifly.
Penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan ini, lanjut Zulkifly, mengakibatkan banyak kerugian untuk daerah dan yang paling besar menerima dampaknya adalah rakyat Kabupaten Gorontalo sendiri. Sehingganya, Zulkifly menekankan hal ini mesti menjadi perhatian saat merealisasikan APBD tahun 2025.
“Hal yang paling dekat adalah di dapil saya, di Kelurahan Tenilo yang sering kena banjir. Sudah bertahun-tahun tapi sampai dengan saat ini belum, dianggarkan. Padahal dampak dan implikasinya sangat besar seperti kerusakan areal pertania, gagal panen dan terhambatnya perputaran ekonomi,” ungkapnya.
Khusus untuk RPJPD, politisi Partai Gerindra itu mengeaska pentingnya keselarasan pembangunan dengan pemerintah pusat. Hal ini perlu ditekankan guna membangun sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
“Bagi Partai Gerindra penting untuk mempertimbangan dan menyesuaikan dengan hasta cita dan visi misi presiden baru untuk cita-cita Indonesia emas 2045,” pungkasnya. (Abin/Gopos)
