GOPOS.ID, GORONTALO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo bersepakat dan ikut menandatangani deklarasi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi. Sikap itu dikeluarkan DPRD Provinsi Gorontalo dalam aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi, Senin (5/9/2022).
Pantauan gopos.id masa aksi memasuki gedung DPRD provinsi Gorontalo pukul 14.30 Wita, hujan yang mengguyur Wilayah Gorontalo sejak Senin siang hingga malam hari tidak mematahkan semangat mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Lebih kurang tiga jam berorasi serta menuntut kehadiran Ketua DPRD dan seluruh anggota DPRD.
Menjelang magrib, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Paris R.A. Jusuf bersama 20 Aleg lainnya, menghampiri masa aksi dan mendatangani deklarasi pakta integritas. Ada lima poin penting yang mahasiswa sampaikan ke DPRDÂ
“Kami aliansi mahasiswa dan ormawa Universitas Negeri Gorontalo lewat beberapa tuntutan menghadirkan satu pakta integritas yang kami harapkan, akan disepakati dan ditandatangani langsung oleh ketua DPRD provinsi Gorontalo,” kata ujar massa aksi.
Poin pertama, demonstran meminta dan menuntut menuntut DPRD untuk mengawal semua tuntutan mahasiswa. Kedua meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengawal pendistribusian BBM bersubsidi. Ketiga meminta pemerintah untuk membatalkan realokasi anggaran dana BBM menjadi dana bantuan sosial (bansos), ke-empat meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk membuat peraturan daerah (perda), serta Satuan tugas (satgas) untuk menangani permasalahan BBM di provinsi Gorontalo.
Kelima dengan tegas meminta presiden untuk turun dari jabatan apabila tidak dapat menyelesaikan masalah BBM di Indonesia.
Masa aksi mendesak kehadiran 45 Aleg, namun yang menemui mahasiswa hanya 20 Aleg saja, perwakilan yang merupakan perwakilan dari fraksi-fraksi dan Komisi. Paris R.A. Jusuf mengungkapkan yang bisa menemui mahasiswa hanya 20 Aleg saja, sementara 25Â Aleg lainya berhalangan hadir. Dirinya menyampaikan akan segera mendaklanjuti tuntutan mahasiswa ke pejabat Gubernur Gorontalo.
“Saya atas nama lembaga DPRD yang terdiri dari 45 anggota dewan terdiri dari 7 fraksi menerima pakta integritas ini, dan kami siap mendatangi integritas ini. Akan kami kawal ini, kami akan perjuangkan. Saya berharap bukan hanya mahasiswa Gorontalo saja yang menuntut kenaikan harga BBM, tapi saya harapkan seluruh Indonesia. Dari provinsi lain,” kata Paris. (Sari/gopos)
