GOPOS.ID, LIMBOTO – Oknum Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kasi Pidsus Kejari) Kabupaten Gorontalo, Aleksander Rante Labi, S.H, dinonaktifkan sementara waktu. Keputusan itu dikeluarkan setelah ia diduga meminta uang berkaitan perkara korupsi yang melibatkan mantan kepala Desa Bongohula, Kabupaten Gorontalo, Ismail N. Djafar.
Saat ini Aleksander ditarik ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo. Jaksa yang pernah bertugas di Kejari Luwu, Sulawesi Selatan itu menjalani pemeriksaan oleh tim pengawas Kejati Gorontalo.
Kepala Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kabupaten Gorontalo, Armen Wijaya, mengungkapkan Aleksander dinonaktifkan sejak tiga pekan yang lalu. Penonaktifan dilakukan setelah Kejari Kabupaten Gorontalo mendeteksi dan mengetahui dalam persidangan perkara korupsi di Desa Bongohulawa. Yang bersangkutan meminta bantuan partisipasi berupa dana.
“Informasi yang kami dapat berupa laporan secara berjenjang dan kami sudah laporkan ke pimpinan terkait hal tersebut, akhirnya kami menindaklanjuti hal tersebut dan langsung melakukan penarikan terhadap oknum jaksa tersebut ke kejaksaan tinggi,” kata Armen kepada wartawan, Kamis (30/6/2022).
Menurut Armen, tindakan yang dilakukan Aleksander adalah murni pribadi yang bersangkutan. Tindakan tersebut tak ada kaitannya dengan proses penanganan perkara.
“Pengambilan tindakan sudah dilakukan oleh pihak Kejari dan Kejati Gorontalo sebelum hal ini mencuat ke permukaan. Yang bersangkutan sudah dinonaktifkan sekitar tiga minggu lalu,” tegas Armen.
Lebih lanjut Armen menyampaikan, tim pengawas Kejati Gorontalo masih melakukan pemeriksaan terhadap Aleksander Labi. Termasuk jumlah detail uang partisipasi yang diterima oleh bersangkutan.
“Untuk sanksinya akan melihat hasil pemeriksaannya seperti apa,” tandasnya.
Sebelumnya dugaan permintaan uang oleh oknum Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Gorontalo mencuat dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo, Rabu (29/6/2022).
Dalam aksi tersebut, massa aksi menyampaikan ada oknum jaksa yang meminta partisipasi berupa sejumlah uang kepada empat tokoh dalam perkara dugaan korupsi di Desa Bongohulawa. Permintaan itu dibarengi dengan janji agar keterangan mereka diabaikan dan tidak dilibatkan dalam persidangan. Massa aksi mengklaim memiliki sembilan rekaman berkaitan dugaan tersebut.
“Masing-masing Rp25 juta. Terinformasi sudah ada dua orang yang memberikan. Salah satunya sampai menjual sapi,” ungkap koordinator massa aksi, Muhammad Yusuf.
Baca Juga: Karyawan Swasta di Pohuwato Ditemukan Tewas Gantung Diri di Rumah Kontrakan
Sekadar informasi, perkara dugaan korupsi di Desa Bongohulawa, Kecamatan Bongomeme, Kabupaten Gorontalo bermula dari dugaan kerugian negara senilai Rp500 juta pada pemanfaatan dana desa dalam rentang 2016-2020. Perkiraan kerugian negara itu didapati berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah yang mensinyalir adanya laporan fiktif. Saat ini perkara tersebut sedang dalam tahap persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Gorontalo. (putra/gopos)
