GOPOS.ID, KOTAMOBAGU – Ketua Komisi II DPRD Kota Kotamobagu, Dani Iqbal Mokoginta, menegaskan pentingnya keterlibatan sektor swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di daerah. Politisi Fraksi PKB ini menyampaikan bahwa kontribusi dunia usaha sudah terasa, namun aspek tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) perlu ditingkatkan baik dari sisi arah, manfaat, maupun transparansi.
“Saya mengapresiasi keberadaan pihak-pihak swasta di Kotamobagu, khususnya yang bergerak di bidang perdagangan seperti Alfamart, Indomaret, Alfamidi, bank-bank BUMN dan BUMD, serta lembaga keuangan non-bank seperti leasing. Mereka telah berkontribusi dalam dinamika ekonomi lokal, tapi ada hal yang masih kurang, terutama dalam realisasi CSR yang kurang jelas dalam beberapa tahun terakhir,” ujar Dani, Kamis (12/6/2025).
Dani menyoroti perlunya sinergi antara sektor swasta dan pemerintah dalam mengatasi persoalan nyata di masyarakat, seperti pengembangan UMKM dan penanganan sampah. Ia menilai bahwa CSR seharusnya diarahkan untuk membina UMKM agar bisa naik kelas dan menjadi mitra strategis perusahaan.
“Banyak kebutuhan masyarakat yang mestinya difikirkan bersama. CSR bisa diarahkan ke pelatihan UMKM, yang kemudian menjadi binaan perusahaan-perusahaan itu sendiri,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menekankan bahwa beberapa perusahaan turut menjadi produsen sampah, sehingga wajar jika mereka juga mengambil bagian dalam solusi, seperti menyumbangkan armada pengangkut sampah atau merawat taman-taman di median jalan.
Dani juga menegaskan peran penting dinas teknis, terutama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), untuk memastikan komitmen sosial perusahaan sebelum menerbitkan izin usaha.
“Sebelum izin keluar, PTSP harus memastikan perusahaan punya tanggung jawab sosial yang jelas. Dan bagi perusahaan yang sudah beroperasi, harus ada pengawasan. Jika ada yang bandel, harus segera dievaluasi,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Dani berharap perusahaan-perusahaan swasta bisa lebih aktif berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Kotamobagu dalam waktu dekat, agar pembangunan di daerah bisa berjalan lebih inklusif dan berkelanjutan.
“Pihak swasta harus ikut memikirkan keberlangsungan Kotamobagu, tidak bisa hanya mengambil keuntungan tanpa memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/End)
