GOPOS.ID, JAKARTA — Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh pemerintah pusat berdampak pada berbagai sektor di daerah, termasuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pohuwato.
Anggaran yang sebelumnya telah dialokasikan untuk mendukung program perikanan kini dinyatakan nol atau dihapus.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Pohuwato Saipul A Mbuinga langsung mengambil langkah cepat memperjuangkan pengembalian anggaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya nelayan, melakukan audiensi dengan Direktorat Pemberdayaan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Rabu (23/4/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Saipul bertemu langsung dengan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Catur Sarwanto, serta Ketua Tim Kerja Investasi Ditjen PDS KKP, Tri Indah Yoosianti.
“Program ini merupakan sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya nelayan kita, karena tidak anggaran sehingga diperjuangkan agar bisa dibuka kembali. Agar program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2025 dapat berjalan seperti yang direncanakan,” ujar Saipul.
Saipul menegaskan sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian daerah, terutama bagi masyarakat pesisir. Karena itu, keberlanjutan program-program di sektor tersebut perlu mendapat perhatian dan dukungan yang serius.
“Langkah cepat yang diambil mencerminkan komitmen kami dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, terutama pembangunan di sektor perikanan, meski dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat,” tutup Saipul.(Yusuf/Gopos)
