No Result
View All Result
gopos.id
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Derap Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Derap Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
gopos.id

Buruk Laku, Lembaga Survei Harus Dibedah

Admin by Admin
Senin 25 Maret 2019
in Nasional, Politik
0
10
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp
Oleh : Hersubeno Arief

Istana Merdeka, suatu hari menjelang Pilkada DKI 2017 Putaran Kedua. Presiden Jokowi sedang bicara dengan seorang anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Pada saat itu masuk rombongan pimpinan sebuah media yang biasa menyelenggarakan survei.

“Bagaimana surveinya?” tanya Presiden.
“Masih unggul 1.5 persen Pak.”
“Bisa nggak dinaikkan jadi 2.5 persen?” tukas Presiden.

Percakapan itu ditirukan kembali sang anggota Wantimpres sambil tertawa-tawa.

Yang dimaksudkan surveinya masih unggul dan minta dinaikkan menjadi 2,5 persen adalah pasangan Ahok-Djarot. Saat itu sejumlah lembaga survei sudah memprediksi Ahok-Djarot akan kalah dari pasangan Anies-Sandi.

Namun ada juga beberapa lembaga survei yang menyatakan Ahok-Djarot akan unggul (Charta Politika), atau akan menang karena trendnya naik, sebaliknya trend Anies-Sandi turun (SMRC).
Posisi istana saat itu mendukung sepenuhnya Ahok-Djarot. Beberapa lembaga survei disewa untuk membantu memenangkannya. Selain memetakan opini publik, tugas mereka yang paling penting justru mempengaruhi opini publik.

Baca juga: Tersangka Pembunuhan di Jl. Panjaitan, Dikenal Warga Rajin ke Masjid

Presiden Jokowi mengamati terus menerus naik turunnya perolehan suara. Dia sangat berkepentingan Ahok-Djarot menang. Istana menjadi posko pemenangan Ahok-Djarot.

Memanfaatkan jasa survei untuk memantau opini publik sudah sejak lama dilakukan Jokowi. Sewaktu menjadi Walikota Solo dia menyewa lembaga survei. Tugasnya memetakan aspirasi publik. Jokowi bahkan mengaku rela membiayai survei dari koceknya sendiri.

Dari lembaga survei itulah lahir berbagai kebijakan publik yang populis untuk warga Kota Solo. Kartu pendidikan, kartu kesehatan, dan pembenahan pedagang kaki lima.

Kebiasaan itu terus berlanjut ketika dia menjadi Gubernur DKI Jakarta. Apalagi setelah menjadi presiden. Istana menjadi “kolektor” lembaga survei. Seorang akademisi satu almamater dengan Jokowi ditunjuk menjadi koordinatornya.

Baca juga : Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 6 Mei, Lebaran 5 Juni 2019

Seorang pengamat asing yang punya akses ke kalangan istana mengaku mendapat cerita, lebih dari satu tahun terakhir meja kerja Jokowi bersih dari berkas laporan kerja. Hanya berisi tumpukan hasil lembaga survei.

Setiap hari fokus Jokowi dan timnya mencermati grafik-grafik dan angka-angka naik turunnya elektabilitasnya. Salah satu kesimpulan saat itu, kalau Jokowi ingin menang kembali, maka dia harus menggandeng Prabowo. Berdasarkan survei, Prabowo merupakan satu-satunya lawan potensial.

Baca Juga :  Bawalu Kota Sidak Rumah yang Tampung Sembako

Kalau tidak bisa menggandeng Prabowo, maka harus diupayakan lawan Jokowi hanya satu. Lawan itu juga harus Prabowo. Sebab dari sisi kalkulasi survei, Prabowo lebih mudah dikalahkan.  Kalkulasi itu sekarang mulai dipertanyakan. Mereka kelihatannya salah hitung.

Soal ini juga diakui oleh Andi Wijayanto Ketua Tim Cakra salah satu sayap pemenangan Jokowi. Tugas mereka yang pertama memastikan lawan Jokowi hanya satu.

Tugas ini sukses dilaksanakan melalui penetapan presidential threshold. Partai atau gabungan partai yang bisa mengusung paslon harus memiliki 20 persen kursi di DPR, atau total suara nasional sebanyak 25 persen.

Kelompok oposisi kesulitan untuk membentuk poros ketiga. Jumlah kursi tidak mencukupi karena sebagian besar parpol sudah diakuisisi oleh pemerintah.

Pembentukan Publik Opini

Penggunaan lembaga survei untuk memetakan opini publik, sesungguhnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam demokrasi modern. Hanya saja yang menjadi masalah di Indonesia praktiknya mengalami penyimpangan.

Peran yang paling menonjol dari lembaga survei justru menjadi tim sukses. Tugas utamanya mempengaruhi opini publik.

Dengan memiliki “koleksi” puluhan lembaga survei, istana sejauh ini berhasil membangun dan mendesakkan opini publik tentang citra pribadi dan keberhasilan pembangunan pemerintahan Jokowi. Dominasi publik opini kian perkasa karena istana juga menguasai dan mengkooptasi sepenuhnya media massa arus utama.

Baca juga: Marten Taha-Ryan Kono Dilantik 2 Juni 2019

Setidaknya ada enam tugas lembaga survei di Indonesia :

Pertama, membentuk opini pemerintahan Jokowi sangat berhasil dan disukai publik. Salah satu indikatornya adalah kepuasan publik atas kinerja pemerintah. Di AS, hal ini disebut sebagai approval rating.

Kedua, membombardir publik dengan berbagai hasil survei yang menunjukkan tingkat elektabilitas Jokowi sangat tinggi. Tujuannya untuk mempengaruhi keputusan pimpinan parpol dan membuat solid dukungan terhadap Jokowi.

Pada pilpres kali ini para pimpinan parpol berebut menjadi partai yang paling awal mendukung Jokowi. Mereka silau karena elektabilitasnya sangat tinggi. Sementara pada Pilpres 2014 mereka berhasil memaksa Ketua Umum PDIP Megawati memberikan mandatnya kepada Jokowi.

Baca Juga :  Bertemu di Stasiun MRT, Prabowo Ucapkan Selamat ke Jokowi

Ketiga, membangun tingkat kepercayaan diri ( level of confidence ) Jokowi dan para pendukungnya bahwa elektabilitasnya sangat tinggi dan tidak mungkin dikalahkan.

Keempat, mempengaruhi psikologi lawan politik dan para pendukungnya bahwa mereka tidak mungkin memenangkan persaingan melawan Jokowi.

Kelima, mempengaruhi pemilih yang belum memutuskan ( undecided voters ). Dalam teori pemasaran politik dikenal bandwagon effect. Publik cenderung akan ikut pemilih terbanyak. Efek ikut-ikutan.

Keenam, memberi justifikasi kecurangan. Karena angka-angka elektabilitas telah disesuaikan dengan target kemenangan yang sudah dipatok.

Lembaga-lembaga survei itu dengan leluasa membentuk opini publik karena berlindung di balik sikap independen dan justifikasi ilmiah.

Mereka tidak pernah membuka diri kepada publik, untuk siapa mereka bekerja dan dari mana dana mereka peroleh, bagaimana metodologinya dll

Seharusnya ketika mempublikasikan hasil surveinya harus dibuka untuk siapa mereka bekerja dan dari mana dananya. Praktik ini sudah dilakukan oleh Polmark Indonesia.

Pada pemilu kali ini mereka mengumumkan bahwa survei yang dilakukan bekerjasama dengan Partai Amanat Nasional (PAN).

Ada empat langkah pertanggungjawaban publik yang diusulkan oleh CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah sehingga hasil sebuah survei bisa lebih dipertanggungjawabkan.

Pertama, mengumumkan secara terbuka dengan siapa/pihak mana survei dikerjasamakan.

Kedua, mengumumkan informasi-informasi yang mendasar tentang penyelenggaraan survei, baik meliputi metodologi dan teknis penyelenggaraan survei.

Ketiga, menyiapkan data mentah ( raw data ) untuk setiap bagian dari hasil survei yang dipublikasikan dan berkomitmen menyampaikannya kepada pihak yang berwenang (KPU dan Bawaslu) untuk tujuan pengujian data itu.

Keempat, menyiapkan salinan pembayaran pajak atas kerjasama survei yang dipublikasikan dan berkomitmen menyampaikan salinan tersebut manakala pihak yang berwenang memerlukan.

Baca juga : Fadel Muhammad Akan Perjuangkan Listrik Desa Gorontalo

Dengan langkah transparansi semacam itu diharapkan tidak akan muncul lagi kecurigaan publik, atau serang menyerang antar-lembaga survei.

Serangan Denny JA atas publikasi survei Litbang Kompas mengingatkan kita kepada pepatah “ Buruk muka cermin dibelah.”

Agar hal itu tidak terjadi lagi, kita mengusulkan “Buruk Laku, Lembaga Survei Harus Dibedah.” end.

Tags: Hasil SurveiPemilu 2019Pilpres 2019
Previous Post

Penghargaan Untuk Puskesmas dengan Penemuan TB Tertinggi

Next Post

Penerimaan Casis, Kapolda Ingatkan Jangan Percaya Calo

Related Posts

Pemerintah akan Renovasi 2 Juta Rumah Tak Layak di Desa, Masing-masing Dapat Rp21,8 Juta
Nasional

Pemerintah akan Renovasi 2 Juta Rumah Tak Layak di Desa, Masing-masing Dapat Rp21,8 Juta

Kamis 3 Juli 2025
DPR Setujui Eks Bos BI Gorontalo Jadi Deputi Gubernur BI
Nasional

DPR Setujui Eks Bos BI Gorontalo Jadi Deputi Gubernur BI

Kamis 3 Juli 2025
Jasa Pendaftaran Hak Cipta–Cepat Mudah Tanpa Ribet
Nasional

Jasa Pendaftaran Hak Cipta–Cepat Mudah Tanpa Ribet

Rabu 25 Juni 2025
Dari Limbah Jadi Primadona Ekspor: Kreasi UMK Binaan Pertamina Patra Niaga Sulawesi
Nasional

Dari Limbah Jadi Primadona Ekspor: Kreasi UMK Binaan Pertamina Patra Niaga Sulawesi

Kamis 12 Juni 2025
Adhan Target Lima Tahun Kedepan Gerindra Kuasai Gorontalo
Politik

Adhan Target Lima Tahun Kedepan Gerindra Kuasai Gorontalo

Senin 9 Juni 2025
2022 Pemerintah Berencana Naikkan Tarif Listrik Non-Subsidi
Nasional

Diskon Tarif Listrik 50 Persen Juni-Juli 2025 Dibatalkan

Senin 2 Juni 2025
Next Post

Penerimaan Casis, Kapolda Ingatkan Jangan Percaya Calo

Tinggalkan BalasanBatalkan balasan

Terpopuler

  • Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Anggota Satpol-PP: Korban Disetrum dan Dikeroyok

    Dugaan Penganiayaan oleh Oknum Anggota Satpol-PP: Korban Disetrum dan Dikeroyok

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Oknum Satpol-PP Kota Gorontalo Diduga Aniaya Polisi saat Razia

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Naik Kuda, Kapolresta Gorontalo Kota Cetak Sejarah di HUT ke-79 Bhayangkara

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polisi yang Terlibat dalam Insiden di Kantor Satpol PP Bakal Ditindak Tegas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Dzikir dan Doa Bakal Warnai Haul Bapu Ju Panggola 14 Muharram 1447 H

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
WA Saluran
Facebook Icon-x Youtube Instagram Icon-ttk

© 2019 – 2023 Gopos.id  |  Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.

Iklan  |  Karir  |  Pedoman Media Cyber  |  Ramah Anak  |  Susunan Redaksi  |  Tentang Kami  |  Disclaimer

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • Info Pasar
    • INFOGRAFIS
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Ayo Germas
    • Boalemo
    • Bone Bolango
    • Bolmong Utara
    • Gorontalo Hebat
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Kota Smart
    • Pohuwato
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Derap Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi

© 2019-2023 Gopos.id Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.