GOPOS.ID, MARISA – Persoalan distribusi bahan bakar minyak (BBM), penyaluran subsidi, hingga penetapan harga LPG menjadi sejumlah isu yang disoroti Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam pemeriksaan kinerja pendahuluan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait upaya mendukung ketahanan energi nasional.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, saat menghadiri pemeriksaan kinerja pendahuluan atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung pencapaian ketahanan energi nasional Tahun Anggaran 2025 dan 2026 hingga Semester I, berlangsung di Aula Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato, Senin (14/09/2026).
Iwan mengungkapkan, salah satu persoalan yang masih membutuhkan perhatian serius adalah distribusi BBM, khususnya solar, yang belum sepenuhnya merata. Selain itu, persoalan harga eceran tertinggi (HET) LPG dan potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi jenis solar maupun Pertalite juga menjadi perhatian pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan distribusi energi perlu diperkuat agar subsidi yang disediakan pemerintah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
“Persoalan energi ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, termasuk dukungan dari pemerintah pusat. Kita harus bersama-sama mencari solusi agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Iwan.
Iwan menegaskan, persoalan ketahanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga menyangkut pemerataan distribusi, ketepatan sasaran subsidi, serta keterjangkauan harga bagi masyarakat.
“Hasil pemeriksaan BPK dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, dalam memperbaiki kebijakan dan memperkuat koordinasi lintas sektor,” ungkap Iwan
Dalam kesempatan itu, Iwan juga meminta seluruh jajaran pemerintahan mengedepankan transparansi, komunikasi, dan keterbukaan dalam menjalankan tugas. Ia menilai kritik konstruktif harus menjadi bagian dari proses evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
“Pengelolaan anggaran daerah harus dilakukan secara efisien, dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja,” pinta Iwan
Iwan turut menyampaikan apresiasi kepada BPK RI atas pelaksanaan pemeriksaan dan sinergi yang selama ini terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Pohuwato.
“Semoga melalui pemeriksaan ini, kita dapat terus melakukan perbaikan dan bersama-sama mendorong kemajuan daerah,” papar Iwan
Ketua Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Gorontalo, Misbahuddin, menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan tersebut bertujuan mengidentifikasi peran pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan energi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.
Pemeriksaan mencakup upaya pemerintah dalam memenuhi empat pilar ketahanan energi untuk seluruh jenis komoditas energi.
“Beberapa aspek yang menjadi sasaran pemeriksaan meliputi kecukupan regulasi, kebijakan dan strategi ketahanan energi, tata kelola serta manajemen risiko, keselarasan program pemerintah pusat dan daerah, hingga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang energi,” tutup Misbahuddin.(Yusuf/Gopos)








