GOPOS.ID, JEMBER – Langkah Pemerintah Kabupaten Jember memperbarui data warga miskin mendapat apresiasi dari Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin). Program itu dinilai efektif mempercepat penanganan kemiskinan berbasis data akurat.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, saat Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Forum nasional itu dihadiri sejumlah kementerian, BPS, hingga perwakilan 14 pemerintah daerah. Jember disebut menjadi salah satu daerah dengan inovasi penanganan kemiskinan paling progresif.
“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” kata Iwan.
Menurutnya, masalah utama pengentasan kemiskinan bukan hanya jumlah warga miskin. Persoalan validitas data dan tumpang tindih bantuan juga masih menjadi kendala besar.
“Percepatan pengentasan kemiskinan harus didukung penguatan kualitas data, ketepatan program, dan koordinasi pusat serta daerah yang efektif,” ujarnya.
Data BPS mencatat angka kemiskinan nasional per September 2025 berada di level 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa. Pemerintah menargetkan turun menjadi 4,5 persen hingga 5 persen pada 2029.
Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait, menegaskan penanganan kemiskinan harus dimulai dari data lapangan yang benar-benar valid dan sesuai kondisi warga.
“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran,” ujar Gus Fawait.
Pemkab Jember kini mengembangkan pola intervensi sosial berbasis By Name By Address (BNBA). Skema itu dipakai untuk memastikan bantuan tepat diterima masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu warga disebut berhasil keluar dari kategori miskin.
Meski begitu, jumlah penduduk miskin di Jember masih terbesar kedua di Jawa Timur, mencapai 216,76 ribu jiwa. Karena itu, pemerintah fokus menyasar kelompok Desil 1.
Sebanyak lebih dari 20 ribu ASN diterjunkan melakukan verifikasi lapangan. Mereka mendatangi rumah warga satu per satu untuk memastikan kesesuaian data penerima bantuan sosial.
Verifikasi berlangsung selama satu bulan, mulai 17 April hingga 17 Mei 2025. Pemeriksaan mencakup 39 indikator, mulai kondisi rumah, penghasilan, pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga.
“Hasil verifikasi menjadi dasar penting agar bantuan sosial tidak salah sasaran dan benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan,” kata Gus Fawait.
Hasil verval menunjukkan 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau sekitar 98 persen dari target. Petugas juga menemukan ribuan data penerima bantuan yang sudah tidak valid.
Tercatat 16.766 warga masih masuk data meski telah meninggal dunia. Selain itu, 10.703 kepala keluarga diketahui sudah pindah keluar Jember namun masih tercatat penerima bantuan.(Kur)
