GOPOS.ID, GORONTALO – Bakti Sosial Cegah Stunting dalam rangka Hari Ulang tahun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) ke-78 diharapkan jadi salah satu cara cegah stunting di Gorontalo, Sabtu (29/7/2023).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo Heni Susilo Wardoyo mengungkapkan kegiatan ini melibatkan hampir seluruh pihak di Provinsi Gorontalo untuk pencegahan stunting.
“Hal ini untuk memastikan kesehatan masyarakat terutama ibu hamil dan bayi yang dilakukan pemerintah oleh dokter,” ungkapnya diwawancarai awak media.
Lanjut Kakanwil, kegiatan ini merupakan kegiatan tersebut di Indonesia dengan melibatkan 400 orang yang ada di Gorontalo.
![](https://gopos.id/wp-content/uploads/2023/07/1690613779128-picsay.jpg)
Ditempat yang sama, Penjabat Gubernur Gorontalo diwakili Kepala Dinas Kesehatan memuji pelaksanaan kegiatan ini sebagai Posyandu terbesar yang pernah dilaksanakan.
“Ini adalah sebuah posyandu besar dan mungkin terbesar saat ini di seluruh Indonesia karena dihadiri oleh kurang lebih 450 peserta di mana hadir 150 ibu hamil dan 300 anak balita. Kami yakin ini terbesar karena kemarin pada saat rapat final disampaikan bahwa dari seluruh Kementerian Hukum dan HAM di provinsi inilah jumlah peserta yang terbanyak,” puji Anang.
![](https://gopos.id/wp-content/uploads/2023/07/1690613901136-picsay.jpg)
Anang menyebut data stunting atau tengkes di Provinsi Gorontalo berada pada 23,8% dan masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 14%.
Lanjut Anang, jika membandingkan dengan ukuran yang dilakukan sendiri ada yang namanya elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau e-PPGBM. Kalau dibandingkan data SSGI dan e-PPGBM terrapat perbedaan cukup jauh di level Provinsi Gorontalo angka SSGI sebesar 23,8% tahun 2022 sementara berdasarkan e-PPGBM hanya 7,8%.
“Nah oleh sebab itu bapak dan ibu sekalian di bulan Agustus ini kami dari provinsi Gorontalo melaksanakan inovasi yang namanya optimalisasi Tata Kelola e-PPGBM untuk mendapatkan angka prevalensi stunting yang valid yang dihasilkan oleh pengukuran dan penimbangan di lapangan khususnya oleh kader kesehatan,” ungkap Anang.
Namun menurut Anang, untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel perlu dilakukan pelatihan bagi kader kesehatan dilapangan kemudian alat yang digunakan harus terstandar karena masih ditemukan alat pengukur tinggi badan seperti microtoise yang belum standar dan di kalibrasi serta melaksanakan SOP secara ketat.
Anang pun meminta dukungan stakeholder terkait agar bersama-sama mendukung pengukuran dan penimbangan bayi dan balita di bulan Agustus nanti dengan melakukan sosialisasi ke seluruh Kabupaten/Kota untuk meningkatkan kualitas pengukuran dan penimbangan sehingga hasil yang diinput di e-PPGBM akan mendekati hasil Survei Kesehatan Indonesia yang juga akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia pada bulan Agustus.
“Salah satu tantangan terberat kita adalah menghadirkan seluruh anak balita dan seluruh ibu hamil di setiap posyandu,” pungkas Anang.
Diikuti oleh bayi, balita dan ibu hamil dari 3 (tiga) daerah terdekat yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango. Dengan kegiatan berupa pelayanan kesehatan bagi bayi, balita dan ibu hamil, pemberian bantuan sembako dan multivitamin bagi ibu hamil kurang gizi dan balita stunting. (Putra/Gopos)