GOPOS.ID, JAKARTA – Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan proses penganggaran program bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng tersebut bisa dilakukan lebih cepat.
“Karena program ini (BLT Minyak Goreng) sudah dimasukkan sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) pangan dan menjadi satu dengan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BT-PKLWN). Dalam hal ini adalah tambahannya untuk penerima BT-PKLWN yang melakukan usaha di bidang makanan,” kata Isa Rachmatarwata dalam acara Media Briefing: BLT Minyak Goreng di Jakarta, Jumat (8/4/2022).
Isa mengungkapkan, untuk BLT minyak goreng yang diberikan melalui program bansos pangan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar Rp6,2 triliun untuk 20,65 juta KPM yang pada tahun 2022 telah menerima bansos pangan.
Sementara untuk BLT minyak goreng melalui program BT-PKLWN, anggaran yang disiapkan adalah Rp750 miliar untuk 2,5 juta penerima.
Adapun besaran BLT minyak goreng yang akan diberikan yakni Rp300 ribu untuk satu keluarga penerima manfaat (KPM).
“Jadi, total anggaran untuk BLT Minyak Goreng adalah Rp6,95 triliun. Ini dananya kami bisa menggunakan dana yang sudah disalurkan ke TNI/Polri untuk BT-PKLWN dan Kementerian Sosial untuk keluarga penerima Pam Keluarga Harapan (PKH) dan bansos pangan sebelumnya,” jelas Isa.
Isa menambahkan, pihaknya bersama ketiga institusi tersebut akan mencermati lebih lanjut apabila terdapat kekurangan alokasi anggaran, sehingga penyaluran akan disusul pada bulan-bulan berikutnya.
Dengan demikian, lanjut Isa, yang terpenting BLT minyak goreng bisa segera disalurkan pada bulan Ramadhan ini atau paling lambat satu minggu sebelum Idul Fitri.
“Jika ada kekurangan, pemerintah akan mengupayakan untuk menyalurkan kemudian atau menyusul, yang penting kita bisa melakukan arahan Presiden,” ujar Isa.
