No Result
View All Result
gopos.id
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • INFOGRAFIS
    • Info Pasar
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Pohuwato
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Boalemo
    • Kotamobagu
    • Bolmut
    • Kota Smart
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi
No Result
View All Result
No Result
View All Result
gopos.id

Ahli Tegaskan Pemberhentian RT Sudah Sesuai Prosedur

redaksi by redaksi
Kamis 20 Februari 2020
in Gorontalo
0
20
SHARES
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

GOPOS.ID, GORONTALO – Sidang atas gugatan yang dilayangkan RT alias Risman terhadap Surat Keputusan (SK) Gubernur Gorontalo, tentang pemberhentian RT sebagai anggota DPRD Kota Gorontalo, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berlanjut Kamis (20/2/2020).

Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negera (PTUN) Gorontalo pihak tergugat yakni Pemerintah Provinsi Gorontalo menghadirkan ahli Dr. Sukotjo.

Menurut Dr. Sukotjo, pakar Hukum Tata Negara yang dihadirkan sebagai ahli menyampaikan bahwa usulan partai politik diatur dalam Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun Tahun 2018. Menurutnya, dalam pasal tersebut telah ditegaskan bahwa Gubernur bisa memberhentikan anggota DPRD jika tidak ada usulan dari Walikota, Pimpinan Dewan, dan Partai Politik.

“Idealnya, partai politik itu mengusulkan. Namun, kalau partai politik tidak mengusulkan, Gubernur bisa memberhentikan. Partai politik itu pun hanya punya waktu 7 hari dalam mengusulkan. Kalau dalam waktu 7 hari tidak mengusulkan, bisa ditinggal, itu tidak mutlak,” jelas Dr. Sukotjo.

Baca Juga :  Gubernur Dukung Program JICA, Kapasitas Aparat Desa Bisa Lebih Meningkat

Dr. Sukotjo menambahkan terkait kesesuasian prosedur pemberhentian RT dan peraturan perundang-undangan itu adalah wewenang majelis hakim. Ia sebagai ahli hanya memberikan kesaksian sesuai dengan kompetensi dan peraturan yang berlaku.

“Hanya saja, usulan partai itu tidak mutlak. Ketika terbukti adanya tindakan pidana, pemberhentian anggota DPRD itu tidak perlu usulan parpol. Namun, Gubernur bisa memberhentikan kalau tidak ada usulan. Kalau Gubernur lagi tidak memberhentikan, maka Menteri Dalam Negeri yang akan memberhentikan,”jelasnya.

Sementara itu Penasehat Hukum (PH) Pemerintah Provinsi Gorontalo, Suslianto, S.H.,M.H menegaskan  bahwa pemberhentian anggota DPRD Kota Gorontalo berinisial RT, tidak perlu adanya usulan dari partai politik (Parpol).

“Pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan pihak penggugat itu adalah tidak adanya usulan dari partai politik dalam pemberhentian ini. Ahli sudah menjelaskan, terkait dengan pemberhentian yang menjadi objek sengketa itu tidak mutlak, tidak perlu ada usulan dari partai politik,” ujar Suslianto.

Baca Juga :  Warga Desa Saritani, Kabupaten Boalemo Dilaporkan Hanyut di Sungai Paguyaman

Menurut Suslianto, saksi ahli dari pihaknya telah menerangkan dengan jelas tentang prosedur pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ahli secara terang dan jelas menerangkan bahwa pemberhentian ini didasarkan adanya status dari seorang anggota DPRD, RT yang telah berstatus sebagai terpidana, itu jelas. Jadi, semua proses persidangan sudah selesai, tinggal dua minggu agenda sidang mengajukan kesimpulan setelahnya hakim akan memutuskan soal perkara ini,” tambahnya.

Seperti diketahui pemberhentian RT sebagai anggota DPRD berdasarkan putusan Mahkamah Agung No.1174K/PID.SUS/2018. RT terjerat kasus pencemaran nama baik terhadap mantan Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea. Ia diharuskan menjalani hukuman badan selama enam bulan dan denda Rp1 Miliar. (adm-01/gopos)

Tags: Pemberhentian RTPTUNSidang Gugatan
Previous Post

Dilalap Api, Satu Rumah Warga di Paguyaman, Boalemo, Rata Tanah

Next Post

Pilkada Bonebol: Kilat-Syamsir Mendaftar Besok

Related Posts

Kepala Kejari Boalemo Dwi Hadi Purnomo saat jumpa pers terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Boalemo.(F. Yusuf/Gopos)
Gorontalo

Sudah 26 Aleg Diperiksa, Kejari Boalemo Buka Peluang Tersangka Baru Kasus Perdis

Selasa 17 November 2026
Kegiatan Alfamart Sahabat Posyandu yang digelar di Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.(F. Hervi)
Gorontalo

Alfamart Sahabat Posyandu Sasar 2.800 Ibu dan Anak pada November 2026

Selasa 17 November 2026
Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)
Gorontalo

Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

Senin 16 November 2026
Penandatangan kesepakatan bersama antara Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Selatan terkait kerja sama perdagangan dan pemenuhan ketersediaan komoditas holtikultura.(Dok KPw BI Provinsi Gorontalo)
Gorontalo

Gorontalo Gandeng Sulsel Amankan Pasokan Bawang dan Cabai

Senin 16 November 2026
Sarasehan Kebangsaan MPR RI bertema Mengenal MPR RI untuk Memahami Peran, Fungsi, dan Kewenangannya, yang digelar Anggota MPR Jasin U Dilo bersama Himpunan Dai Muda Indonesia (HDMI) Provinsi Gorontalo, Minggu (15/11/2026).
Gorontalo

Jasin U Dilo Tegaskan MPR Adalah Rumah Kebangsaan untuk Cita-cita Proklamasi

Senin 16 November 2026
Screenshot
Gorontalo

DPRD Kota Gorontalo Bahas Tujuh Raperda untuk Propemperda 2027

Senin 16 November 2026
Next Post

Pilkada Bonebol: Kilat-Syamsir Mendaftar Besok

Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

  • Penahanan dua tersangka kasus perjalanan dinas DPRD Boalemo.(Yusuf/Gopos)

    Korupsi Perjalanan Dinas DPRD Rugikan Rp 2,1 Miliar, Dua Pejabat Boalemo Ditahan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Oknum Kapolsek di Gorontalo Pacari Influncer: Dua Kali Hamil, Dua Kali Diminta Aborsi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tersangka Manipulasi Manifest Batu Hitam Berkedok Kemiri Bertambah Empat Orang

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pesta Miras Berujung Penikaman, Pria di Wumialo Dilaporkan Terluka

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • BKAD Gorontalo Matangkan Perubahan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Daerah

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
WA Saluran
Facebook X-twitter Youtube Instagram TikTok

© 2019 – 2023 Gopos.id  |  Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.

Iklan  |  Karir  |  Pedoman Media Cyber  |  Ramah Anak  |  Susunan Redaksi  |  Tentang Kami  |  Disclaimer

No Result
View All Result
  • BERANDA
  • NEWS
    • Hukum & Kriminal
    • Indepth News
    • Info Pasar
    • INFOGRAFIS
    • Olahraga
    • Pemilu
    • Peristiwa
    • Politik
  • DAERAH
    • Gorontalo
    • Ayo Germas
    • Boalemo
    • Bone Bolango
    • Kotamobagu
    • Bolmong Utara
    • Gorontalo Hebat
    • Gorontalo Utara
    • Kabupaten Gorontalo
    • Kota Smart
    • Pohuwato
    • Wakil Rakyat
  • NASIONAL
  • LIFESTYLE
    • Infotaintment
    • Kuliner
    • Tekno
  • Menyapa Nusantara
  • MULTIMEDIA
    • Foto
    • Video
  • Gopos Literasi

© 2019-2023 Gopos.id Gopos Media Online Indonesia | Gorontalo.