GOPOS.ID – Lebaran Idul Fitri 1440 H masih sekitar 3 pekan lagi. Namun jauh hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah mengeluarkan peringatan bagi para aparatu sipil negara (ASN) maupun pejabat terkait hadiah lebaran. Bagi yang melanggar bisa dikenai sanksi etik maupun pidana.
Peringatan bagi ASN dan pejabat Negara itu disampaikan KPK melalui surat edaran nomor: B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tertanggal 08 Mei 2019. Surat yang diteken Ketua KPK Agus Rahardjo itu ditujukan kepada 15 lembaga. Mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi, Gubernur/Walikota/Bupati hingga pimpinan perusahaan swasta.
Baca juga: Rutan Siak Rusuh, Dikabarkan 2 Polisi Tertembak
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan, KPK mengimbau tradisi saling berbagi antara sesama pada hari raya Idul Fitri 1440 H, tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi kepada Penyelenggara Negara. Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka harus melaporkan kepada KPK. Paling lambat 30 hari sejak penerimaan gratifikasi untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
“Permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi,” tutur Febri Diansyah.
Baca juga: Adhan Dambea Siap Bantu Rusli Turunkan Kemiskinan
Menurut Febri Diansyah, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluwarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan. “Syaratnya pegawai negeri/penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK,” ujar Febri Diansyah.(adm-02/gopos)
