GOPOS.ID, JAKARTA – Untuk mencegah terjadinya kekisruan dalam aksi 11 April 2022 yang berlangsung sejak siang tadi di depan gedung DPR/MPR RI.
Tiga wakil ketua DPR dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui mahasiswa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demo di depan Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Salah satu dari tiga wakil ketua DPR RI itu salah satunya putra kebanggaan Gorontalo Rachmat Gobel.
Berdasarkan pantauan Suara.com (jaringan gopos.id) di lokasi tampak Kapolri menemui massa dengan sejumlah pimpinan DPR RI seperti Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk F Paulus, hingga Rahmat Gobel.
Massa menitip pesan kepada Kapolri agar Polri tak represif dalam mengawal aksi.
Kapolri yang berada di lokasi pun menyanggupi permintaan massa tersebut. Ia menyampaikan, mendukung kebebesan demokrasi.
Untuk itu ia memastikan aspirasi massa bisa disalurkan ke pemerintah dan DPR.
“Saya dalam posisi seluru aspirasi mahasiswa disampaikan,” kata Kapolri.
Ia meminta aparat Polri yang melakukan pengawalan bisa bersifat humanis dan bersikap baik dengan massa.
Pimpinan massa aksi yang berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pun menyuarakan 18 tuntutannya utamanya soal isu penundaan pemilu dan kenaikan harga bahan pokok.
Menyikapi itu, wakil ketua DPR RI, Dasco lalu menyerukan jargon hidup mahasiswa. Suasana sempat ricuh, karena sebagian menolak saat Dasco hendak menyampaikan sambutan.
“Terkait permintaan mahasiswa yang paling penting adalah untuk tidak melakukan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden ataupun presiden 3 periode,” kata Dasco di atas mobil komando
“Aspirasi mau didengar apa tidak, aspirasi mau disampaikan kepada presiden apa tidak?” kata Dasco dari atas mobil komando.
Dasco kemudian berjanji bakal menerima aspirasi para mahasiswa dan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo. Selain itu, Listyo terpantau mengangkat tangan kanan sambil mengepal. Sementara itu, Rachmat Gobel melalui akun instagramnya juga berjanji akan secepatnya menindaklanjuti tuntutan mahasiswa tersebut.
“Sore ini saya bersama Sufmi Dasco, Lodewijk Freidrich dan Kapolri Listyo Sigit menerima dan menanggapi tuntutan dari kawan-kawan mahasiswa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di depan gedung DPR RI. Kami berkomitmen poin-poin tuntutan mahasiswa akan kita sampaikan ke pemerintah cepatnya,” kata Rachmat Gobel yang dikutip dari akun instagramnya.
Demo mahasiswa hari ini di Jakarta digelar di dua titik, yakni Gedung MPR/DPR dan Istana Kepresidenan Jakarta. Ratusan mahasiswa sudah berkumpul di DPR. Sementara itu mahasiswa mulai berkumpul di kawasan Patung Kuda.
Adapun 18 tuntutan BEM SI terdiri dari:
6 tuntutan saat aksi 28 Maret 2022:
1. Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pertanyaan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
2. Mahasiswa mendesak Presiden Jokowi untuk menunda dan mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah, serta dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial ekologi, dan kebencanaan.
3. Mahasiswa menyinggung soal bahan pokok dan kelangkaan minyak goreng. Presiden Jokowi untuk bisa menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat.
4. Mahasiswa meminta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait.
5. Mahasiswa juga menuntut penyelesaian konflik Agraria.
6. Mahasiswa meminta presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanye di sisa masa jabatannya.
12 tuntutan saat aksi 21 Oktober 2021:
1. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
2. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih relatif rendah.
3. Menuntut dan mendesak pemerintah untuk mengembangkan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalam negeri, tanpa menjadikan utang luar negeri sebagai salah satu sumber pembangunan negara.
4. Wujudkan kebebasan sipil seluas-luasnya sesuai amanat konstitusi dan menjamin keamanan setiap orang atas hak berpendapat dan dalam mengemukakan pendapat serta hadirkan evaluasi dan reformasi di tubuh Institusi Polri
5. Wujudkan Supremasi Hukum dan HAM yang berkeadilan, tidak tebang pilih dan tuntaskan HAM masa lalu.
6. Berhentikan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK, Batalkan TWK, Hadirkan Perppu atas UU KPK no. 19 tahun 2019 serta Kembalikan marwah KPK sebagai realisasi janji-janji Jokowi dalam agenda pemberantasan Korupsi.
7. Menuntut pemerintah untuk memberikan afirmasi PPPK guru berusia di atas 35 tahun dan masa mengabdi lebih dari 10 tahun untuk diprioritaskan kelulusannya serta mengangkat langsung guru honorer yang berusia di atas 50 tahun.
8. Menuntut pemerintah untuk segera meningkatkan kualitas pendidikan baik dari segi peningkatan kualitas guru indonesia maupun pemerataan sarana dan infrastruktur penunjang pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
9. Menuntut pemerintah untuk mengembalikan independensi Badan Standar Nasional.
10. Mendesak Presiden Jokowi untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang untuk membatalkan Undang – Undang No. 3 Tahun 2020 tentang MINERBA.
11. Mendesak pemerintah segera memenuhi target bauran energi dan segera melakukan percepatan transisi energi kotor menuju energi baru terbarukan.
12. Penegasan UU pornografi sebagai regulasi hukum untuk menanggulangi konten pornografi yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. (andi/suara/gopos)
