GOPOS.ID, GORONTALO – Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo belum lama ini mengeluarkan surat edaran nomor: 511/DPP/ 106/II/2022 tentang Pelayanan Penjualan Minyak Goreng yang mengharuskan masyarakat menunjukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Vaksin saat membeli minyak goreng.
Kebijakan ini justru dinilai membuat masyarakat lebih menderita, selain minyak goreng yang langkah, masyarakat juga dipaksa harus menyediakan kartu vaksin untuk memperoleh seliter minyak goreng yang digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
Salah satu tokoh masyarakat Batudaa, Cs Wahidin Ishak mengungkapkan kepemimpinan Nelson Pomalingo-Hendra Hemeto justru membuat rakyatnya menderita. Menurutnya tidak semua warga di kabupaten Gorontalo telah divaksin.
Dengan berbagai alasan dan riwayat penyakit yang diderita sebagai masyarakat kabupaten Gorontalo membuat mereka tidak bisa menerima vaksinasi Covid-19. Sementara minyak goreng yang kini sedang langka di pasaran dimanfaatkan hanya untuk memperoleh prestasi dari cakupan vaksinasi.
“Apakah pak Bupati pernah melihat kondisi di masyarakat di lapangan? Mereka sudah sangat kesulitan. Ditambah lagi dengan kebijakan pemerintah kabupaten Gorontalo dengan mewajibkan setiap warga yang membeli minyak goreng di mini market harus memperlihatkan kartu vaksin. Pemerintah kabupaten Gorontalo benar-benar tega melihat rakyatnya menderita,” ucap Wahidin kepada gopos.id, Kamis (24/2/2022).
Dikatakan Wahidin, kebijakan seperti ini baru terjadi di wilayah Kabupaten Gorontalo sendiri. Padahal daerah-daerah lain tidak memberikan kebijakan seperti itu.
“Kalau mau membatasi pembelian minyak kelapa, maka harus diawasi dengan ketat, pemilik ritel harus tegas untuk satu konsumen 2 liter maksimal. Tidak dengan membatasi dengan penggunaan kartu vaksin. Itu hak masyarakat untuk mendapatkan bahan pokok mereka,” beber pria yang kini menjabat Jubir Partai Gerindra Provinsi Gorontalo itu.
Wahidin juga mendesak agar para anggota legislatif di DPRD Kabupaten Gorontalo ikut bergerak untuk melihat kepentingan publik. Tidak semata-mata diam dan tutup mata terhadap situasi yang terjadi.
“Akan semakin banyak warung-warung kecil yang menjual makanan, gorengan bisa tutup karena kebijakan ini. Janganlah terlalu dzolim, berilah kebijakan yang mendukung pertumbunan ekonomi rakyat, bukan dengan pembatasan seperti ini. Kasihan masyarakat, mereka akan semakin susah,” tandasnya. (adm-01/gopos)
