GOPOS.ID, GORONTALO – Aturan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait pencairan Jaminan Hari Tua (JHT) 100 persen bagi pekerja nanti di usia 56 tahun terus menuai gelombang protes. Tidak hanya kalangan pekerja di Ibukota, gelombang protes ikut disuarakan oleh para pekerja di Gorontalo. Mereka menilai kebijakan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 itu mengkebiri hak-hak pekerja.
Penilaian itu muncul karena dengan adanya Permenaker Nomor 2 Tahun 2022, para pekerja baru bisa menikmati haknya pada usia 56 tahun. Padahal aturan sebelumnya mengatur pekerja bisa mencairkan JHT miliknya 100 persen dalam waktu paling singkat sebulan setelah berhenti bekerja.
“Kalau kami berhenti bekerja usia 40 tahun, berarti menunggu 15 tahun baru bisa mengambil hak kami. Padahal setiap bulan gaji kami dipotong untuk membayar iuran. Itu kan hak kami,” ucap sejumlah pekerja di Gorontalo.
Sikap serupa juga disampaikan Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Gorontalo. Mereka menilai Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 menyusahkan kalangan pekerja.
“Ibu menaker tolong jangan buat pekerja tambah susah, kasihan pekerja di situasi pandemi yang semakin menggila ini,” kata Andrika Hasan, Ketua PC Aneka Industri FSPMI Provinsi Gorontalo.
Menurutnya, saat ini para pekerja atau buruh itu sudah susah dengan keadaan pandemi. Kemudian ditambah aturan Menteri Tenaga Kerja yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“JHT itu adalah hak pekerja, karena iurannya dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Jadi tidak ada alasan untuk menahan uang pekerja,” tegasnya
Andrika menegskan bila JHT yang saat ini dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan itu adalah dana milik nasabah. Bukan milik pemerintah yang semena-mena diatur. Komposisi iuran JHT BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan oleh pekerja melalui pemotongan gaji setiap bulan.
“Dimana hati nurani ibu.? saat ini banyak korban PHK dengan berbagai penyebab dan alasan, tentu pekerja berhak mengklaim JHT tersebut,” ungkapnya.
Andrika berharap, melalui FSPMI Gorontalo mereka meminta untuk membatalkan Permenaker Nomor 2 tahun 2022, dan kembali pada Permenaker Nomor 19 tahun 2015.(hasan/gopos)
