GOPOS.ID, BLITAR – DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Paripurna untuk menyampaikan hasil reses Anggota DPRD masa sidang II. Rapat kali ini merupakan tindak lanjut setelah pelaksanaan reses pada 15-17 Februari 2021 yang lalu.
Rapat paripurna dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito didampingi Wakil Ketua DPRD Abdul Munib, SIP, Susi Narulita KD,SIP dan Mujib, SM. Rapat dihadiri oleh 34 Anggota DPRD Kabupaten Blitar, bertempat di Ruang Paripurna, Rabu (24/2/20).
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito menyampaikan, bahwa rapat kali ini digelar untuk melaporkan aspirasi dari masyarakat yang dihimpun oleh setiap anggota DPRD selama menjalani reses. Sesuai ketentuan yang berlaku, anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada pimpinan DPRD.
“Nanti hasil reses akan dirangkum, untuk kemudian akan disampaikan kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, sebanyak 6 Dapil DPRD Kabupaten Blitar secara bergantian memberikan laporannya kepada pimpinan DPRD. Penyerahan laporan itu diwakili oleh koordinator yang ada di setiap Dapil.
Dalam laporannya, Dapil I melaporkan, hendaknya pemerintah berkoordinasi dalam menyelesaikan kebutuhan pembanguan. Anggota Dapil I berharap agar hasil reses ini ditindaklanjuti oleh Pemkab Blitar guna membuat kebijakan dan program menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar.
Sementara dari hasil reses Dapil II melaporkan, Pemkab Blitar dituntut proaktif turun ke masyarakat dan memberikan pelatihan keterampilan. Selain itu masyarakat juga meminta pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat harus diperhatikan seperti jalan, jembatan, jaringan irigasi dan gedung sekolah.
Dari Dapil III, menghendaki perbaikan dalam keadaan perekonomian masyarakat yang masih rendah. Selain itu, dalam laporannya, pembangunan di Kabupaten Blitar masih lemah, pasalnya data perencanaan bersumber dari data bawah sehingga belum menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Sehingga diharapkan pembangunan yang melalui usulan masyarakat, agar meningkatkan pembangunan menjadi adil dan merata.
Dapil IV melaporkan, untuk menuntut masyarakat menjadi pelaku ekonomi yang bergerak cepat dan harus segera menyesuaikan kebutuhan pasar. Pemkab harus memberikan pelatihan dan pemberian kredit atau bantuan modal kepada pelaku usaha mikro. Selain itu, kedepan jalan pelosok dan infrastruktur desa harus diperhatikan, dan perlunya bantuan sarana dan prasarana untuk menunjang bidang pendidikan.
Sementara itu, Dapil V dalam laporannya, menghendaki Pemkab Blitar untuk membina kelompok masyarakat agar lebih peduli kepada kesehatan di tengah pandemi. Peningkatan kualitas kesehatan anak dengan memberikan bantuan untuk peningkatan gizi balita juga diperlukan, serta harus saling bekerjasama dan berkoordinasi menyelesaikan kebutuhan pembangunan.
Terakhir, Dapil VI, menghendaki pemerintah harus merangkul para pengusaha yang ada untuk proaktif turun ke masyarakat guna melakukan pelatihan. Pemkab juga harus meprioritaskan kegiatan pembangunan infrastruktur terutama jalan sebagai mobilitas sehari-hari dan jaringan air bersih sebagai kebutuhan dasar hidup.
Lebih lanjut, Suwito menginginkan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan baik. Mengingat selain pada infrastruktur, keuangan daerah juga harus tetap dialokasikan untuk penanganan Covid-19 yang saat ini masih menjadi prioritas utama.
“Keadaan saat ini merupakan sebuah tantangan yang harus cerdas cara membaginya, agar semuanya dapat berjalan dengan baik,” tutupnya. (mt/adv/gopos)
