GOPOS.ID, GORONTALO – Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Darda Daraba mulai membahas tentang penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi tenaga honorer.
Usulan itu menjadi salah satu isu strategis yang dibahas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (FORSESDASI). Hal ini diutarakannya pada rapat koordinasi Komisariat Wilayah (Komwil) FORSESDASI Provinsi Gorontalo di Mawar Sharon Kota Gorontalo, Selasa (12/2/2019).
“Isu besar saat ini salah satunya adalah penerimaan PPPK. Provinsi Gorontalo dan kabupaten/kota harus punya sikap yang sama terkait PPPK ini, karena tantangannya cukup besar terutama menyangkut penganggarannya. Karena itu pada rakernas nanti kita perlu meminta petunjuk pelaksanaan dan ketegasan dari FORSESDASI untuk menyampaikan ke Kemenpan. Agar tidak terjadi perbedaan dalam menyikapi PPPK ini,” kata Darda Daraba.
Terkait penerimaan PPPK, Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo menyepakati untuk menggunakan basic data Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang ada di masing-masing pemerintah daerah.
“Basic datanya kita gunakan PTT dan GTT yang ada saat ini untuk seleksi penerimaan PPPK,” ujar Darda.
Baca juga : RTRW Kabupaten/Kota Se Gorontalo Disinkronkan
Lebih lanjut Darda berpesan dalam rangka menghadapi Pemilihan Presidan dan anggota legislatif tahun 2019. Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo untuk lebih mengingatkan dan menekankan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak terlibat dalam politik praktis.
Sekda Provinsi Gorontalo menghimbau seluruh ASN untuk bersikap netral dan fokus pada tugas dan fungsinya dalam pelayanan publik kepada seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
“Sekda adalah unsur staf yang membantu kepala daerah yang menahkodai seluruh ASN. Tanggung jawab kita untuk membina dan terus mengingatkan para ASN untuk tidak bisa masuk ke dalam ranah politik,” tandas Darda Daraba.
Rapat koordinasi dihadiri oleh Sekda Kabupaten Gorontalo, Hadijah Thayeb, selaku Ketua Komwil FORSESDASI Provinsi Gorontalo. Kepala Bagian Organisasi Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo, serta perwakilan Sekda Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo.
Pelaksanaan Rakernas FORSESDASI diagendakan akan berlangsung di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, pada tanggal 20 hingga 22 Februari 2019 mendatang. Rakernas FORSESDASI akan membahas isu-isu strategis dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.(adm-01/rls/gopos)
