GOPOS.ID, MARISA – Puluhan orang yang melakukan aksi di depan Gedung DPRD Pohuwato, Senin (20/7/2020). Masa aksi yang mengatasnamakan Mahasiswa dan warga Desa Siduwonge, Kecamatan Randangan, itu mempertanyakan pemanfaatan Dana Desa oleh pemerintah desa setempat.
Kordinator aksi, Mahmudin Machmud mengatakan, di tahun 2017 kemarin ada beberapa pembangunan yang belum diselesaikan oleh pemerintah desa pertama terkait pembangunan lapangan sepak bola.
“Sehingga kami mempertanyakan kepada pemerintah desa mengapa sampai tidak selesai. Kami sudah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif. Bahkan sudah mengirim surat kepada pemerintah desa dan BPD untuk melaksanakan Musdes memperjelas persoalan ini, namun sampai saat ini belum juga dilaksanakan,” ungkap Mahmudin Machmud.
Menurut Mahmudin, kemudian kedua masalah Bumdes yang telah dianggarkan pada tahun 2019 sebesar 70.000.000.
Dari jumlah anggaran tersebut berdasarkan penyampaian dari pemerintah desa yang ia terima dari pengurus bumdes sudah ada laporan pertanggungjawabannya (LPJ).
“Namun ada LPJ tapi fisiknya kita tidak lihat berada dimana. Sehingga kami mempertanyakan peruntukan Bumdes ini di kemanakan, ada LPJ tapi tidak ada pembangunanya,” kata Aktivis Gorontalo itu.
Selain itu, masalah penyaluran Bantuan langsung tunai (BLT). Dalam penyaluran BLT itu ada yang menerima hanya dua bulan, bahkan ada juga warga yang hanya menerima bantuan itu sebesar 400.000.
“Koata penerima BLT itu sebenarnya ada 148 orang. Itu jika dialokasikan berdasarkan potongan 30% yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam potongan APBDes,” ucapnya.
Sementara Anggota DPRD Pohuwato dapil Randangan, Abdullah Diko mengatakan, beberapa waktu yang lalu pihak DPRD Pohuwato sudah pernah berkunjung ke Desa Siduwonge. Waktu itu sebelum Covid-19 kita bertemu dengan Kepala Desa Siduwonge menanyakan terkait pengelolaan Dana Desa terutama di tahun 2017.
“Sehingga pada prinsipnya kami lihat ini sudah dalam proses pemeriksaan dan kami menghargai itu,” ucap Abdullah.
Namun apabila warga Siduwonge yang mengikuti aksi ini ingin berkonsultasi dengan Pemerintah Desa, BPD, Camat, serta PMD maka kita siap untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
Terakhir ia berharap aspirasi ini kiranya dapat disampaikan ke Dinas PMD melalui surat. (Ramlan/gopos).
