GOPOS.ID, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian mengatakan sukses tidaknya pelaksanaan pilkada serentak 2020 sangat tergantung dengan anggaran, baik melalui Anggaran Pendalatan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Artinya anggaran adalah nafasnya pilkada, tanpa anggaran pilkada tidak akan berjalan dengan baik sebagaimana yang kita harapkan bersama,” kata Tito dalam keterangannya, usai memberikan arahan pada rapat koordinasi kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di Sumatare Utara (Sumut), Jumat (3/7/2020).
Rapat koordinasi tersebut, selain menghadirkan Mendagri juga hadir Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah.
Tito mengatakan, mengingat pentingnya anggaran, ia meminta pemerintah kabupaten dan kota untuk segera mencairkan anggaran untuk pelaksanaan berbagi tahapan pilkada serentak yang akan digelar awal Desember 2020.
“Kasihan KPU dan Bawaslu kalau anggaran tidak juga dicairkan. Kalau anggaran tak juga turun tentunya mereka tidak bisa kerja. Tahapan-tahapan pilkada tentunya terkendala juga,” urainya.
Ia mengatakan, dari data yang ada dua pekan lalu, di Sumut masih merah dalam hal pencairan anggaran untuk pilkada di kabupaten dan kota.
Padahal anggaran itu, kata Tito, sebelum 15 Juli 2020 harus dicairkan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang sempat tertunda karena pandemi Covid-19.
Dia mengatakan bahwa KPU membutuhkan anggaran untuk beli barang sehingga harus cepat dicairkan.
Tito mengungkapkan mulai 15 Juli nanti pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara “door to door” atau pintu ke pintu sudah dilaksanakan yang tentunya membutuhkan anggaran cukup besar.
“Alhamdulillah dalam beberapa hari terakhir hampir semua daerah sudah terjadi peningkatan realisasi pencairan anggaran. Ini tentunya sangat menggembirakan,” katanya.
Selain itu, Tito juga memaparkan tiga skenario menangani Covid-19 jika pandemi tersebut terus berlanjut hingga 2021.
Skenario pertama yakni ditemukannya vaksin. Setelah ditemukan, dua pertiga dari populasi harus divaksin. Diperlukan dua ampul vaksin, pertama adalah untuk vaksin awal dan kedua untuk penguat.
Setelah ditemukan vaksin, kata Tito, selanjutnya dilakukan proses produksi dan distribusi secara massal.
“Kemudian belum lagi harus distribusi ke daerah-daerah, setelah itu dilakukan vaksinasinya sendiri. Artinya memerlukan waktu yang tidak singkat. bahkan ada yang memperkirakan kalau ditemukan di pertengahan di 2021, 2022 baru mungkin tuntas vaksinasinya,” ujarnya.
Kampanye di Pilkada 2020, Wajib Ada Izin dari Gugus Tugas
Skenario kedua yakni ditemukannya golden medication atau obat yang mujarab untuk COVID-19 dan skenario ketiga yakni herd immunity. Namun, untuk skenario ketiga ini kata Tito diharapkan tidak terjadi.
“Skenario ketiga ini biarkan tertular. Yang kuat kekebalan tubuhnya survive, yang tidak kuat akan sakit atau mungkin wafat. Ini tentu skenario yang tidak kita harapkan,” tambahnya.
KPU akan menggelar Pilkada 2020 di 270 di daerah pada 9 Desember. (Infopublik.id/gopos)
