GOPOS.ID, GORONTALO – Solidaritas masyarakat Biawu menggelar aksi demontrasi di Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo. Mereka menduga, putusan yang akan ditetapkan PN Gorontalo nanti tidak adil terhadap tiga masyarakat Biawu yang serjerak kasus Narkotika, Kamis, (9/1/2020). Ketiga warga itu kini sudah menjadi terdakwa.
Dalam aksi ini, masyarakat Biawu menuntut agar PN Gorontalo dapat bersikap adil dalam memutuskan tiga teman mereka. Hal ini dikarenakan tuntutan jaksa yang dinilai tidak adil. Dimana dalam kasus itu, dua orang dengan masa hukuman empat tahun dan satu orang terakhir dengan masa hukuman 14 tahun penjara.
Koordinator Lapangan Aksi, Rizal Datau mengatakan tuntutan tersebut terlalu jauh dari hukuman yang ada. Mereka menilai bahwa 4 tahun dan 14 tahun, sangat berbeda jauh.
Sehingga mereka memutuskan menggelar aksi sekaligus akan mengawal putusan rekan mereka tersebut.
“Ini adalah bukti solidaritas masyarakat Biawu yang merasa PN akan bersikap tidak adil. Makanya saat mengetahui hari ini diputuskan, kami menggelar aksi, dan ingin menyaksikan langsung proses pengadilan,” tegasnya.
Massa aksi ini, diterima langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua PN Gorontalo. Mereka berdialog dan dipersilahkan mengikuti jalanya sidang. Ketiga masyarakat Biawu ini, terjerat pasal 127 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Baca juga:Â Antisipasi Bencana, Bupati Syarif Tingkatkan Kualitas SDM di Lapangan
“Kalau memang bersalam, maka silahkan dihukum. Kalau tidak, maka harus dibebaskan. Dan PN Gorontalo, harus bersikan adil dalam menangani kasus ini,” tambahnya.
Namun, setelah selesai menjalani pengadilan, ketiga orang diputus dengan putusan yang adil. Dimana putusan hakim untuk ketiganya menjalani hukuman tiga tahun, tanpa perbedaan satu sama lain.
Menanggapi massa aksi, Katua PN Gorontalo, Syafrizal, mengarahkan masa aksi untuk mengikuti sidang, agar mereka bisa melihat langsung, bagaimana proses persidangan. Sebab setiap sidang narkoba sendiri terbuka untuk umum.
“Saya selaku pimpinan, saya kurang tau terkait kasus yang menjadi pertimbangan di pengadilan. Tentunya hakim, jaksa ada punya pertimbangan dan kesimpulan sendiri,” ungkapnya kepada gopos.id.
Selanjutnya, dia juga menambahkan bahwa terdakwa bisa mengajukan banding untuk putusan yang telah ditetapkan, dengan diberikan waktu beberapa hari. Namun kalau tidak, maka tinggal menjalani masa hukuman.
“Kalau tidak menerima, maka tinggal menjalani masa hukumannya di lapas. Namun, yang saya lihat terdakwa menerima putusan tersebut. Didemo itu merupakan konsekuensi pengadilan. Kami terbuka untuk menerima tuntutan dan kritikan,” tutupnya. (Aldy/gopos)
