GOPOS.ID, GORONTALO – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Gorontalo memperoleh asistensi dan pendampingan teknis dari Lembaga Pengkajian dan Penerapan Ilmu Administrasi (LPPIA), Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2026.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Video Conference (Zoom Meeting) pada Rabu, 18 November 2026, tersebut membahas sejumlah permasalahan teknis terkait pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya pada aplikasi SIPD e-BMD.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo menyampaikan pentingnya asistensi dan pendampingan teknis ini sebagai upaya memperkuat pengelolaan aset daerah, terutama dalam menghadapi berbagai kendala yang muncul akibat perubahan organisasi maupun permasalahan teknis pada sistem aplikasi. Ia berharap melalui pendampingan dari LPPIA Universitas Indonesia, berbagai kendala yang dihadapi dapat memperoleh solusi yang tepat sehingga proses penatausahaan dan inventarisasi aset dapat berjalan lebih optimal.
Adapun agenda utama yang menjadi fokus pembahasan meliputi progres penyelesaian proses mutasi aset akibat perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak dapat segera melakukan penginputan Lembar Kerja Inventarisasi (LKI) pada aplikasi SIPD e-BMD.
Selain itu, dilakukan evaluasi dan optimalisasi pengaturan (setting) pada server e-BMD agar kinerja sistem dapat selaras dengan beban operasional aplikasi secara maksimal. Pendampingan juga mencakup penyelesaian berbagai kendala teknis yang dihadapi perangkat daerah dalam proses penginputan Lembar Kerja Inventarisasi (LKI).
Melalui asistensi yang diberikan oleh LPPIA Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, diharapkan berbagai kendala teknis dalam proses inventarisasi dan penatausahaan aset daerah dapat segera ditindaklanjuti, sehingga pengelolaan BMD menjadi lebih tertib, akurat, dan optimal.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah BKAD Provinsi Gorontalo dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah, sekaligus mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2026 yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. (Putra/Gopos)








