GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Bupati Bone Bolango Ismet Mile ingin Posyandu menjadi radar dini yang mampu menangkap berbagai persoalan warga dari tingkat paling bawah sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Hal itu disampaikan Ismet saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas bagi Pengurus Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa Tingkat Kabupaten Bone Bolango Tahun 2026 untuk wilayah Suwawa Cs di Aula Kantor Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa, Kamis (27/8/2026).
Ismet mengatakan, posisi pengurus Posyandu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat membuat mereka memiliki keunggulan yang tidak selalu dimiliki birokrasi. Mereka mengetahui kondisi warga secara lebih dekat, termasuk ketika muncul persoalan kesehatan, sosial maupun kebutuhan dasar lainnya.
“Informasi dari lapisan paling bawah itu penting. Dari situlah pemerintah bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat,” kata Ismet.
Ia meminta informasi tersebut tidak berhenti sebagai catatan di tingkat desa. Setiap persoalan yang ditemukan harus memiliki jalur tindak lanjut, mulai dari Posyandu, pemerintah desa hingga perangkat daerah yang memiliki kewenangan.
Dengan pola itu, pemerintah tidak harus menunggu persoalan menjadi besar untuk kemudian bertindak. Sebaliknya, informasi yang diperoleh sejak dini dapat menjadi dasar untuk menyiapkan intervensi yang lebih cepat dan tepat.
Bagi Ismet, penguatan Posyandu karena itu bukan semata soal peningkatan kapasitas pengurus. Yang lebih penting adalah memastikan Posyandu memiliki kemampuan membaca kondisi masyarakat dan menyampaikan informasi secara akurat kepada pemerintah.
“Kalau ada masyarakat yang sakit atau membutuhkan dukungan, informasi itu harus segera naik sehingga bisa ditangani,” ujarnya.
Ia menilai pendekatan tersebut semakin penting karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau setiap persoalan warga secara langsung. Posyandu dapat mengisi ruang tersebut dengan menjadi penghubung antara kondisi riil masyarakat dan kebijakan pemerintah.
Namun, Ismet mengingatkan informasi yang dikumpulkan harus berujung pada tindakan. Data dan laporan dari masyarakat tidak boleh hanya menjadi arsip, tetapi harus diterjemahkan menjadi program yang memiliki manfaat nyata.
Ia juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat respons terhadap informasi yang datang dari tingkat bawah. Menurutnya, persoalan masyarakat tidak mengenal batas sektor sehingga penanganannya juga tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri.
“Semua peran, fungsi dan tugas harus berjalan dengan baik. Pemerintah harus hadir ketika masyarakat membutuhkan,” tegasnya.
Ismet menambahkan, pembangunan pada akhirnya bukan sekadar mengejar terlaksananya kegiatan. Ukurannya adalah apakah persoalan masyarakat benar-benar berkurang, termasuk kemiskinan dan berbagai kebutuhan dasar yang masih dihadapi warga.
Karena itu, ia berharap pengurus Posyandu tidak hanya memahami tugas administratif, tetapi mampu menjadi pihak yang peka terhadap perubahan kondisi masyarakat di lingkungannya. (Firsa/Gopos)
