GOPOS.ID, BONE BOLANGO – Pemerintah Kabupaten Bone Bolango menaruh harapan besar pada penguatan tata kelola pemerintahan dan perluasan kemitraan strategis daerah. Harapan itu ditegaskan Sekretaris Daerah Bone Bolango, Iwan Mustapa, saat melantik dan mengambil sumpah Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah Setda Bone Bolango, Erna Patuti di Ruang Rapat Sekda, Rabu (1/7/2026).
Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bone Bolango Nomor 821.3/KEP/BUP-BB/12/257/VI/2026 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
Sekda Iwan Mustapa menegaskan bahwa Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari penataan administrasi pemerintahan, otonomi daerah, hingga penguatan kerja sama daerah yang menjadi kebutuhan mendesak di tengah keterbatasan fiskal saat ini.
“Atas nama Bapak Bupati, saya menyampaikan selamat kepada Ibu Erna Patuti yang telah dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah. Ini jabatan yang sangat vital karena menjadi salah satu bagian yang mendukung berbagai kebijakan strategis pemerintah daerah,”tegas Iwan.
Menurutnya, salah satu tantangan terbesar yang harus dijawab ke depan adalah bagaimana membangun model kerja sama yang produktif dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.
Ia menekankan, fungsi kerja sama daerah tidak boleh lagi sekadar mengakomodasi penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU), tetapi harus mampu merancang dan mengidentifikasi peluang-peluang kerja sama yang memberikan manfaat nyata bagi daerah.
“Bagian kerja sama harus mulai mendesain dan memetakan sektor-sektor yang memiliki peluang untuk dikerjasamakan dengan dunia usaha atau pihak ketiga. Di tengah kondisi fiskal yang terbatas, kita tidak mungkin membiayai seluruh urusan pemerintahan sendiri. Karena itu, kolaborasi menjadi kebutuhan,”tekannya.
Iwan mencontohkan sektor pariwisata sebagai salah satu bidang yang memiliki potensi besar untuk dikelola melalui kemitraan dengan pihak swasta. Menurutnya, pemerintah daerah perlu berperan sebagai regulator dan fasilitator, sementara pengelolaan yang membutuhkan keahlian bisnis dapat melibatkan pihak yang lebih profesional.
“Kalau ada sektor yang lebih efektif dan efisien dikelola oleh privat sektor, kenapa tidak kita dorong kerja sama? Pemerintah tidak harus mengelola semuanya sendiri. Tugas kita adalah memastikan regulasi, pengawasan, dan manfaatnya kembali kepada masyarakat,”jelasnya.
Ia juga meminta Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Daerah untuk aktif melakukan identifikasi terhadap berbagai sektor potensial yang dapat dikembangkan melalui pola kemitraan, baik di bidang pariwisata, perdagangan, kesehatan maupun sektor lainnya.
Menurut Iwan, pola pembangunan berbasis kolaborasi menjadi salah satu solusi untuk menjaga keberlanjutan program pembangunan daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Ke depan, kerja sama daerah harus menjadi mesin baru pembangunan. Tidak ada urusan pemerintahan yang bisa diselesaikan sendiri. Semua membutuhkan kolaborasi dan kemitraan yang saling menguntungkan,”pungkasnya. (Indra/Gopos)
