GOPOS.ID, KUPANG – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diprioritaskan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, fokus di daerah 3T akan membuat program lebih tepat sasaran dan dirasakan masyarakat yang paling membutuhkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Gibran saat berdialog dengan wali murid dan masyarakat di SD Wolomoni, Desa Niowula, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Kamis (18/6), seusai meninjau kesiapan pelaksanaan program MBG di sekolah tersebut.
“MBG akan lebih tepat sasaran jika difokuskan di area 3T,” tegas Gibran.
Ia mencontohkan Desa Niowula yang berjarak cukup jauh dari pusat perkotaan sebagai wilayah yang paling membutuhkan program ini. Menurutnya, masyarakat di daerah terpencil memiliki keterbatasan akses terhadap pangan bergizi sehingga kehadiran MBG akan sangat membantu meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah.
Karena itu, pemerintah akan mempercepat berbagai proses pendukung agar MBG segera berjalan. Gibran mengatakan dapur MBG yang telah siap dibangun perlu segera memperoleh perizinan dan uji kelayakan agar dapat beroperasi.
“Area-area yang seperti ini itu justru yang paling membutuhkan MBG. Makanya tadi kalau dapurnya sudah siap, ya ini otomatis harus kita percepat perizinannya. Karena saya yakin adik-adik yang di belakang saya ini butuh sekali yang namanya MBG dan saya yakin nanti akan meringankan beban ibu-ibu yang ada di sini,” kata Wapres.
Dalam dialog itu, Gibran menerima informasi bahwa dapur MBG di Desa Niowula telah selesai dibangun, namun masih menunggu inspeksi dan uji kelayakan dari pemerintah pusat.
Selain menyoroti percepatan pelaksanaan program, Gibran mengakui MBG masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan pembenahan, terutama dari sisi tata kelola dan pengawasan.
“Saya sadar MBG ini masih banyak kekurangannya. Ini memang ke depan harus lebih banyak lagi perbaikan. Tata kelolanya diperbaiki biar lebih efisien, jangan lagi ada pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai, dan yang paling penting praktik-praktik korupsinya harus dihilangkan,” jelasnya.
Kepada awak media, Gibran mengatakan masa libur sekolah akan dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
“Kemarin sudah disampaikan Bu Kepala BGN yang baru dan juga Bu Wakil Kepala BGN, kita ini sekarang ada jeda waktu libur sekolah. Saya kira itu waktu yang tepat untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh, terutama terkait tata kelola di BGN ini,” ujar Wapres.
Ia menegaskan pemerintah akan terus memperbaiki tata kelola program agar lebih tepat sasaran dan bebas dari praktik korupsi.
“Ke depan akan terus kita perbaiki agar lebih tepat sasaran dan yang namanya praktik-praktik korupsi agar tidak terjadi lagi,” imbuhnya.
Selain itu, Gibran menekankan pentingnya pelibatan berbagai unsur masyarakat dalam pelaksanaan MBG, termasuk orang tua, sekolah, siswa sekolah menengah kejuruan bidang tata boga, serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan.
Wapres menambahkan, fokus pemerintah pada wilayah 3T sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan tidak lagi berorientasi pada wilayah tertentu, melainkan menjangkau seluruh daerah secara merata.
“Tadi yang kita highlight adalah kesenjangannya ya. Jadi sekarang yang namanya pembangunan itu sudah tidak lagi Jawa sentris, tapi Indonesia sentris,” tutur Wapres.
Dalam kesempatan tersebut, Gibran juga mengajak mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi meninjau langsung kondisi masyarakat di wilayah 3T sekaligus memantau pelaksanaan program prioritas pemerintah, termasuk MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.
Perwakilan mahasiswa dari Universitas Jenderal Soedirman, Rapid Bena Matin, mengatakan kunjungan tersebut memberikan gambaran mengenai kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan daerah 3T.
“Di sini kami bisa melihat secara langsung bagaimana kenyataan di lapangan bahwasannya di daerah 3T ini yang jauh. Mungkin kami hidup di perkotaan dengan segala akses yang mudah, dan di sini diberikan kesempatan untuk bisa melihat secara langsung bagaimana kondisi masyarakat, terutamanya dalam program-program prioritas Presiden seperti MBG atau KDMP,” ujar Rapid.
Menurutnya, mahasiswa siap berkontribusi dalam mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.
“Kami pun juga dari mahasiswa siap berkontribusi untuk bisa selalu menyukseskan dan juga membenahi, mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan selama ini,” katanya.(Antara/gopos)
