GOPOS.ID, JEMBER – Pemerintah Kabupaten Jember mengambil langkah baru dengan membentuk dua satuan tugas lintas organisasi perangkat daerah untuk menangani persoalan krusial daerah.
Kebijakan itu diumumkan langsung Bupati Jember Muhammad Fawait dalam forum Pro Gus’e Update yang digelar di Pendapa Wahyawibawagraha, Sabtu, 31 Januari 2026.
Dua satgas tersebut difokuskan pada urusan infrastruktur dan tata ruang, serta pengentasan kemiskinan yang digabung dengan stunting, AKI-AKB, dan program Makan Bergizi Gratis.
Pembentukan satgas didorong oleh masalah banjir yang terus berulang dan angka kemiskinan yang masih tinggi di Kabupaten Jember.
Pemerintah daerah menilai persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara sektoral, melainkan membutuhkan koordinasi lintas OPD secara terintegrasi.
“Masalah banjir ini sangat erat kaitannya dengan infrastruktur dan tata ruang,” kata Bupati Jember Muhammad Fawait.
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang ditugaskan memetakan persoalan fisik wilayah, mulai saluran air, jalan, hingga pemanfaatan ruang perkotaan.
“Karena itu kami putuskan membentuk satgas khusus untuk infrastruktur dan tata ruang,” ujar Fawait.
Ia menegaskan penanganan banjir tidak cukup dibebankan kepada satu dinas, mengingat kompleksitas persoalan yang terjadi setiap musim hujan.
“Banjir ini tidak bisa hanya diserahkan pada satu OPD saja,” ucapnya.
Salah satu sorotan pemerintah adalah maraknya pembangunan permukiman di bantaran sungai yang dinilai memperparah risiko banjir.
“Tidak ada cara lain kecuali relokasi ke tempat yang bukan bantaran sungai,” kata Fawait.
Pemkab memastikan langkah penertiban dilakukan secara terukur dan tetap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum bila ditemukan pelanggaran.
Satgas Infrastruktur dan Tata Ruang diketuai Kepala Bapenda Jember Achmad Imam Fauzi dengan melibatkan Dinas PU Bina Marga, Dishub, serta OPD terkait.
Bupati meminta satgas tersebut menyampaikan laporan evaluasi secara rutin setiap pekan dan terbuka untuk diakses publik.
Selain infrastruktur, Pemkab Jember juga membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan yang digabung dengan penanganan masalah kesehatan dan MBG.
Menurut Fawait, angka kemiskinan Jember secara absolut masih tergolong tinggi di Jawa Timur dan berdampak luas pada kualitas kesehatan masyarakat.
“Jika tidak ditangani cepat dan tepat, dampaknya akan berkepanjangan,” ujarnya.
Ia menilai program Makan Bergizi Gratis memiliki potensi besar menggerakkan ekonomi lokal melalui perputaran anggaran.
“Sekitar Rp4 triliun per tahun bisa berputar di Jember jika dapur MBG aktif,” kata Fawait.
Satgas Pengentasan Kemiskinan dan MBG diketuai Kepala Dinas Sosial sekaligus Plt Sekda Akhmad Helmi Lukman, dengan Kepala Dinas Kesehatan sebagai ketua harian. (Kur)
