GOPOS.ID, JEMBER – Kado istimewa di Hari Jadi ke-97 Pemerintah Kabupaten Jember resmi diberikan kepada wisatawan.
Mulai 2 Januari 2026, Pemkab Jember memberlakukan sistem tiket terintegrasi satu pintu untuk dua destinasi unggulan pesisir selatan, Pantai Papuma dan Pantai Watu Ulo.
Melalui kebijakan ini, wisatawan cukup membeli satu tiket seharga Rp12.500 untuk menikmati keindahan dua pantai sekaligus, tanpa perlu tiket terpisah. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi Pemkab Jember dalam mendongkrak sektor pariwisata daerah.
Kepala Dinas Pariwisata Jember, Boby Ari Sandi, menjelaskan kebijakan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara Pemkab Jember dan Perhutani.
“Mulai hari ini, tiket terintegrasi Pantai Papuma dan Watu Ulo resmi diberlakukan dengan harga Rp12.500,” ujar Boby, Senin (2/1/2026).
Menurutnya, sistem baru ini diharapkan mampu memberikan manfaat luas, terutama bagi masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan wisata.
Meski begitu, Boby mengakui penerapan awal masih menemui sejumlah kendala teknis, khususnya terkait penataan loket dan infrastruktur pendukung.
“Kami menyadari sistem ini belum sempurna. Penataan loket dan fasilitas pendukung masih perlu pembenahan,” katanya.
Untuk mengatasi hal tersebut, Pemkab Jember telah menyiapkan anggaran khusus tahun 2026 guna memperbaiki dan melengkapi sarana prasarana kawasan wisata.
“Loket idealnya berada di posisi tengah dan depan. Tahun ini kami siapkan pembangunan loket, panggung, serta infrastruktur lainnya,” jelas Boby.
Pembangunan akan dilakukan melalui koordinasi lintas pihak, melibatkan PT Palawi Risorsis, pemerintah kecamatan, dan Perhutani.
Pada hari pertama penerapan, antusiasme wisatawan terpantau tinggi sejak dini hari. Sistem tiket mulai berlaku pukul 00.00 WIB dan dapat dipantau secara real time.
“Data pengunjung bisa langsung dipantau,” ungkap Boby.
Hingga pukul 13.00 WIB, tercatat sekitar 2.400 wisatawan telah memasuki kawasan wisata Papuma–Watu Ulo.
Pemkab Jember juga menerapkan sistem tiket berbasis online sebagai upaya meningkatkan transparansi pengelolaan pendapatan daerah.
“Dengan sistem online, potensi kebocoran bisa diminimalisir karena semua tercatat dan terpantau,” tegasnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengamanan kawasan wisata melibatkan TNI-Polri, Satpol PP, BPD, serta Muspika Ambulu dan Wuluhan.
Boby menegaskan, kebijakan tiket terintegrasi ini bukan bersifat sementara, melainkan dirancang untuk jangka panjang.
“Kami ingin kunjungan wisata meningkat dan dampak ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat, mulai dari ojek wisata, shuttle gratis, hingga pelaku UMKM,” pungkasnya. (Adv/Kur)
